Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi BKC Kuota Rokok Bintan, KPK Perpanjang Penahanan Apri Sujadi dan Saleh Umar

Ekspos Penetapan dan penahanan Bupati Bintan Apri Sujadi (As) dan Kepala BP.Bintan Muhammad Umar Sebagai Tersangka oleh KPK.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan tersangka dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan Apri Sujadi dan M.Saleh Umar.

Pelaksana Tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri, menyampaikan tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar untuk masing-masing selama 30 hari kedepan.

“Perpanjangan penahanan ini, berdasarkan penetapan kedua dari Ketua PN Tipikor Tanjungpinang terhitung mulai 10 November 2021 sampai dengan 9 Desember 2021,” ujarnya Ali melalui rilis yang diterima media di Tanjungpinang Rabu (10/11/2021).

Ali juga mengatakan, Pemberkasan perkara para Tersangka, hingga saat ini masih terus dilakukan penyidik dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan perkara.

Sebelumnya Bupati Bintan Non Aktif Apri Sujadi dan Kepala BP.Kawasan Bintan M.Saleh Umar ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan pada Kamis (13/8/2021) lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan berdasarkan penyidikan yang dilakukan KPK, tersangka Apri Sujadi (As) diduga menerima uang gratifikasi dari pembebasan Barang Kena Cukai Rokok di Kawasan BP.Kawasan Bintan pada 1017-2018 sebesar Rp6,3 miliar dan tersangka Muhammad Saleh Umar (Msu) senilai Rp800 juta.

Penetapan kedua tersangka oleh KPK, saat itu juga dibarengi dengan penahanan 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan. Tersangka Apri Sujadi ditahan penyidik KPK di Gedung Merah Putih dan tersangka Muhammad Saleh Umar ditahan di Gedung KPK Kavling C1.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...