Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gubernur Dorong Jaksa Lakukan Pengawasan dan Pendampingan Perencanaan dan Pembangunan di Kepri

Ansar Ahmad: Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Matang dan Bebas Korupsi

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat memberi cendra mata kepada Kepala Kejaksaan Tingi Kepri pada acara pembukaan Penguatan Upaya Pencegahan Tipikor yang dilaksanakan Baperinlitbang Prov Kepri (Humas-Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program perencanaan pembangunan Kepri.

Dengan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan, diharapkan segala program kerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi daerah serta dirasakan masyarakat.

Ansar juga mengatakan, segala pembangunan yang dilakukan pemerintah, sangat penting dilakukan perencanaan yang baik, hingga menghasilkan pembangunan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu aspek perencanaan yang baik menurut Gubernur, adalah dengan melakukan perencanaan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlalu.

“Kita semua menginginkan Pembangunan di daerah berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat, maka dari itu titik awal yang harus kita lakukan adalah merencanakan pembangunan dan menghindari tindakan koruptif,” ujar Gubernur saat membuka acara Penguatan Upaya Pencegahan Tipikor Pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (10/11/2021).

Kegiatan pencegahan Korupsi pada proses perencanaan pembangunan Daerah ini, diselenggarakan oleh Barenlitbang provinsi Kepri bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kepri.

“Setiap perangkat daerah harus memahami dan menguasai visi dan misi yang kita usung dalam RPJMD, salah satunya misi kita adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Gubernur.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setiyono, mengatakan, saat ini Kejaksaan sebagai instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan, berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi, bukan lagi pada pengungkapan kasus korupsi.

“Sekarang kita tidak bisa lagi berbangga apabila ada pengungkapan kasus korupsi, justru kalau ketahuan banyak korupsi artinya pemerintahan itu sudah bobrok. Jadi sekarang kita terus menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” jelas Hari.

Menurut Hari, tindakan percobaan korupsi sudah dapat dihukum sama dengan tindakan korupsi. Karena itu, dirinya mengingatkan jika kejaksaan memiliki koordinator intelijen yang mengawasi jalannya setiap proyek strategis daerah.

“Jadi bapak ibu harus meyakini jika kami terus melakukan pengawasan, dan jika ada keraguan bagi perangkat daerah maka dapat berkonsultasi dulu ke asisten perdata dan tata usaha negara,” tuturnya.

Kepala Barenlitbang Pemprov Kepri Andri Rizal, mengatakan acara ini merupakan gagasan pihaknya untuk memberikan pembekalan bagi pejabat perencana untuk mencegah tipikor dalam perencanaan. Terlebih di bulan Desember nanti dimulainya periode rancangan awal RKPD untuk tahun 2023.

“Kami memandang perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang jujur dan manajemen ASN yang berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel dan profesional,” tandas Andri.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...