Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Rp.5.9 M, Kejari Karimun Tetapkan Mantan Bendahara DPRD Tersangka

*Kejaksaan Negeri Karimun Juga Sita Rp.5.6 M BB Uang Korupsi

Kejaksaan Negeri Karimun Sita dana Korupsi Rp5.6 M dari tersangka Korupsi Anggaran Sekwan (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Karimun – Korupsi anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun Rp.5,9 Miliar. Kejaksaan Negeri Karimun menetapkan mantan bendahara Sekwan DPRD Karimun inisial Hhn sebagai tersangka.

Selain menetapkan tersangka, Jaksa penyidik Kejaksaan Karimun juga menyita Rp.5.674.775.869,- barang bukti uang yang dikembalikan tersangka Hhn ke Bank Riau Kepri.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Melinda melalui Kepala seksi Penerangan dan hukum (Kasi Penkum) kejaksaan Tinggi Kepri Jendra Firdaus, mengatakan penetapan tersangka bendahara Sekwan DPRD Karimun itu, dilakukan atas Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: PRINT-01/L.10.12/Fd.1/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1597/L.10.12/Fd.1/11/2021 tanggal 03 November 2021.

“Dari penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, telah memiliki cukup bukti dan fakta untuk menetapkan Hhn sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020,” ujarnya sebagaimana rilis yang diterima media.

“Namun terhadap tersangka, tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara tindak pidana umum (Narapidana) lain,” ujarnya.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jaksa, dugaan korupsi anggaran Sekwan DPRD Karimun yang dilakukan tersangka Hhn berawal pada 2020 satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun mendapat anggaran belanja Pegawai APBD Rp.13.520.591.500,-.

Kemudida pada periode November sampai dengan Desember 2020, Pimpinan dan DPRD Karimun mendapat gaji antara Rp.15 juta sampai dengan Rp30 juta. Namun selama periode itu, Gaji Pimpinan dan DPRD Karimun itu, tidak dibayarkan oleh tersangka Hhn selaku bendahara pengeluaran.

Sedangkan dananya telah dicairkan tersangka dengan cara merekayasa surat SPP-LS gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan dengan  cara mengubah pagu anggaran yang ada sehingga menjadi tidak sesuai dengan pagu anggaran yang semestinya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Tersangka juga memalsukan tanda tangan Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun,” ujarnya.

Dari perhitungan Inspektorat, terdapat selisih pencairan atau kelebihan pencairan sebesar Rp.5.952.052.369,- yang merugikan keuangan Negara atau Daerah.

Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka yang mengakui perbuatannya, telah mengembalikan keuangan dana tersebut sebesar Rp.5.674.775.869,- secara bertahap ke kas daerah Kabupaten Karimun.

“Sedangkan sisa kerugian negara sekitar Rp. 277.276.500,- belum dikembalikan tersangka,” ujarnya.

Atas perbuatannya, Tersangka Hhn diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, kemudian Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18, serta Pasal 8 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...