Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Didambakan 18 Tahun, Pemprov Hibahkan Lahan Pembangunan PT dan PT Agama Kepri  di Dompak

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah dari Pemprov Kepri ke Pengadilan Tinggi Riau. (Foto:Humas-Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri yang telah menanti lama pengesahaan UU pembentukan Pengadilan Tinggi (PT) Kepri dan Pengadilan Tinggi (PT) Agama Kepri, menghibahkan 2 hektar lahan di pulau Dompak untuk pembangunan PT dan PT Agama Kepri di Tanjungpinang provinsi Kepri.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah berupa lahan dari Pemprov Kepri ke Pengadilan Tinggi Riau dilakukan Gubernur Kepri Ansar ahmad, ketua DPRD Jumaga Nadeak dengan wakil Ketua PT Riau yang disaksikan Baleg DPR-RI di Tanjungpinang Kamis (11/11/2021).

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad secara khusus mengatakan, selain menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Baleg DPR RI ke Kepri, pengesahan UU PT dan PT Agama di Kepri ini dikatakan Ansar sudah didambakan masyarakat Kepri selama 18 tahun Provinsi Kepri dibentuk.

“Kunjungan Baleg DPR RI ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepri untuk menyampaikan beberapa kepentingan daerah Kepri kepada pemerintah pusat,” ujar Ansar.

Beberapa kepentingan mendesak masyarakat Kepri itu kata Ansar, adalah kehadiran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri dalam kurun waktu 18 tahun.

Selama ini, lanjutnya masyarakat Kepri masih harus ke Pekanbaru untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Dengan berbagai kompleksitas masalah peradilan yang ada di Kepulauan Riau, sudah sangat sewajarnya bagi Kepri memiliki Pengadilan Tinggi sendiri.

“Dengan berdirinya Pengadilan Tinggi di Kepri, maka akan memudahkan dan membantu masyarakat Kepri untuk mencari keadilan,” jelasnya.

Jaminan atas keadilan, lanjut mantan Anggota DPR-RI ini, merupakan amanat dari Konstitusi sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

“Untuk menjamin urusan-urusan masalah hukum yang lebih efisien, Provinsi Kepri ini kan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi dan juga kawasan investasi, jadi kehadiran Pengadilan Tinggi sudah sangat dinantikan,” ujar Gubernur.

Direncanakan Jum’at besok (12/11/2021), Gubernur bersama Tim Baleg DPR RI akan melakukan peninjauan ke lokasi yang akan menjadi lahan berdirinya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri.

Rapat ini dihadiri oleh Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Muhammad Ali, PJ Sekretaris Daerah Lamidi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau Harun S, Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman, Danrem 033 Wira Pratama Brigjend TNI Jimmy Ramoz Manalu, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Dwika Tjahja Setiawan, Danlanud RHF Kolonel Pnb A. Donie P, dan para pimpinan instansi vertikal.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...