Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

MAKI Sambut Baik Wacana Luhut Audit LSM dan NGO

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jakarta Bonyamin Saiman. (Foto:Dok-presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan, sangat gembira dan menyambut baik rencana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mau mengaudit LSM dan NGO di Indonesia.

“MAKI akan bersedia membuka semua hal yang diperlukan terkait kinerja dan keuangan,” ujar Koordinator LSM-MAKI Boyamin Saiman menanggapi wacana Luhut, sebagaimana rilisnya Minggu (14/11/2021).

Lebih lanjut dikatakan Bonyamin, MAKI memahami audit yang dilakukan Pemerintah merupakan bentuk saling mengontrol, karena LSM tidak boleh merasa hebat dan tidak mau dikontrol.

“LSM dalam geraknya adalah mengontrol Pemerintah, sehingga sebaliknya LSM harus bersedia dikontrol Pemerintah sebagai bentuk check and balance,” katanya.

Namun demikian Bonyamin juga menekankan, hendaknya Audit yang dilakukan bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi kerja-kerja LSM.

“Dan atas hal itu MAKI tidak akan risih jika dilakukan audit oleh Pemerintah. Kalau bersih kenapa takut?,” sebutnya.

Audit yang dilakukan pemerintah lanjut Bonyamin, akan kredibel karena dilakukan oleh pihak luar LSM. Jika audit dilakukan oleh LSM sendiri maka publik diperkirakan meragukannya.

“MAKI dengan senang hati jika nantinya akan dapat penilaian apapun dari hasil audit Pemerintah, baik positif dan negatif demi perbaikan kinerjanya sendiri,” ujarnya.

Dengan wacana audit itu, Bonyamin menegaskan, MAKI akan sangat terbuka terkait sumber keuangan dan penggunaannya. Karena selama ini MAKI sepenuhnya hanya mendapat subsidi dari kantor hukum Boyamin Saiman dan tidak ada pendanaan dari pemerintah maupun lembaga donor, dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian, MAKI lanjut Bonyamin akan sangat tertutup terkait sumber-sumber informasi terkait pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dikawal oleh MAKI.

“Sebagai bentuk keseriusan KAMI akan meminta diaudit oleh LBP, dan MAKI akan berkirim surat resmi kepada LBP. Jika MAKI tidak dilakukan diaudit maka MAKI akan gugat LBP ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak menerbitkan Surat Keputusan Perintah audit kepada MAKI,” tegasnya.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...