Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Lidik Dugaan Korupsi TPOL Wako Tanjungpinang, Kejati Kepri Panggil Tiga Pejabat

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Jendra Firdaus

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas perbuatan melawan hukum “Garong” Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) dari APBD di  kota Tanjungpinang terus dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiyono melalui Kepala Seksi Penerangan hukum Kejati Jendra Firdaus, mengatakan pengumpulan data dan barang bukti serta keterangan (Pulbaket-lid) atas dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan itu, hingga saat ini terus berlangsung.

“Proses penyelidikan masih terus berlangsung, sudah ada 3 orang pejabat yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus,” ujar Jendra pada PRESMEDIA.ID Kamis (18/11/2021).

Namun siapa tiga orang yang dipanggil dan dimintai keterangan itu, Jandara tidak merinci, Ia mengatakan, akan menyampaikannya ke media setelah proses penyelidikan dilakukan.

“Nanti akan kami rilis duduk perkara dan sejumlah pihak yang dipanggil dan dimintai keterangan,” sebutnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi APBD untuk Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang ini, dilaporkan warga Tanjungpinang melalui wadah JPKM ke Kejaksaan Tinggi Kepri.

Atas laporan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri menyimpulkan perlu dilakukan penyelidikan atas dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat tersebut.

Dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang dari APBD ini, berawal dari hak angket DPRD atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objek Lainya di lingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Selanjutnya wali kota Tanjungpinang mengeluarkan Perwako nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan dan standar harga satuan tambahan penghasilan ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.

Selain untuk ASN, Walikota Tanjungpinang juga mengeluarkan Perwako untuk TPOL-nya, melalui Peraturan Walikota nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga satuan Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD kota Tanjungpinang mengatakan, Perwako nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 29, tidak berdasarkan asas profesionalitas proporsionalitas dan asas keadilan.

Selain itu, Perwako Nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 28 dan 29 tentang ASN dan Tambahan penghasilan objektif lainnya Kepala Daerah, dikatakan juga tidak pernah dibahas di DPRD, demikian juga alokasi anggaran di APBD 2019-2021.
“Pembahasan kebijakan Perwako dan anggaran ini tidak pernah melibatkan DPRD Kota Tanjungpinang, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 58 PP nomor 12 tahun 2019,” ujar Ashadi Selayar.

Selain itu lanjutnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana Perwako nomor 56 tahun 2019 yang dirubah dengan Perwako nomor 29 tentang TPOL Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang juga tidak sesuai dengan UU dan Peraturan, Karena TPP atau TPOL dari APBD itu tidak diperuntukan pada Kepala Daerah

Perwako TPOL Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, dikatakan, juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,  yang mana dalam Perwako itu, Walikota dan wakil Wali kota dimasukan sebagai ASN yang disamakan dengan Pejabat Tertinggi Madya di pemerintah provinsi.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi    

Comments
Loading...