Jembatan Batam-Bintan, Megaproyek Warisan Jokowi Dihadapan Singapura

*Visioner Memandang Masa Depan Kepri Serta Adil & Merata Mewujudkan Kesejahteraan

Presiden RI Joko Widodo saat memimpin rapat (Foto:BPMI Setpres/ Muchlis Jr)

Oleh: H.Ansar Ahmad, SE,.MM 

Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan dibangun pada 2022 ini di Kepri, menjadi Mega Proyek Legasi atau warisan Presiden Joko Widodo dihadapan negara maju Singapura dan Malaysia.

Proyek prestisius yang akan menghubungan Pulau Batam dan Bintan melalui tiga Pulau ini akan menjadi Jembatan Terpanjang di Indonesia yang akan diwujudkan Presiden Joko Widodo dihadapan Negara tetangga.Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu daerah yang berada di posisi terdepan di Indonesia. Secara geografis, berbatasan langsung dengan tiga Negara tetangga yakni Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi dan di sebelah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, sedangkan di sebelah Timur Provinsi kepri berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat.

Presdien Joko Widodo saat nmelakukan Kunjungan Kerja ke Kepri didampingi langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, banyak sekali rahmat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini. Selain letak geografisnya yang berada pada pintu masuk Selat Malaka, bagian Timur Provinsi Kepulauan, juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik.

Dengan motto “Berpancang Amanah Bersauh Marwah” Provinsi Kepri bertekad ingin mewujudkan diri menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung Sumber Daya masyarakat (SDM) yang berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kepri “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Sedikit mengulik sejarah, Provinsi Kepri terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2002 tanggal 24 September 2002, Ibukota Provinsi Kepri berada di Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2021 ini, Provinsi Kepri genap berusia 19 tahun.

Di usianya yang masih tergolong muda ini, Namun nama provinsi Kepri sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Bahkan,  internasional.

Berbagai prestasi pembangunan, juga sudah pernah diraih provinsi ini. Bahkan, sebagai salah satu Provinsi pemekaran baru di Indonesia, Provinsi Kepri diperhitungkan dan menjadi contoh atas keberhasilannya bagi Provinsi lain  di Indonesia.

Kepri memiliki 5 kabupaten dan 2  kota, Masing-masing kota Tanjungpinang, kota Batam, kabupaten Bintan, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Lingga dan kabupaten Kepulauan Anambas.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan dialog dengan Masyarakat di Kepri (Foto: Humas-Kepri)

Setiap kabupaten dan kota tersebut, direkatkan oleh hamparan laut dan dikoneksikan dengan transportasi air.

Namun demikian, setiap kabupaten dan kota yang ada di Kepri, memiliki potensi alam masing-masing. Sejumlah potensi ini, dapat diekspor guna menumbuhkan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kepulauan Riau memiliki laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, yakni 96 persen wilayahnya adalah lautan. Sedangkan daratan, hanya sekitar 4 persen saja Antara kabupaten dan kota yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh laut. Dan untuk membangun sebuah daerah kelautan membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit.

Tidak bisa dipungkiri, antara daerah yang satu dan lainnya di Kepri masih terjadi ketimpangan dalam banyak hal. Yang paling mencolok adalah dalam hal pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pendidikan  dan kehidupan sosialnya.

Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Provinsi Kepulauan Riau selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat, karena selama Provinsi terbentuk 19 tahun yang lalu, pembangunan belum dirasakan merata oleh masyarakat.

Seolah-olah Pemerintah provinsi Kepri hanya fokus membangun di Batam saja, sehingga Batam lebih maju dan perkembang disbanding daerah lainnya. Sementara daerah lainnya tidak ditangani sehingga jauh tertinggal.

Untuk meminimalisir anggapan diskriminatif perlakuan itu, Pemerintah provinsi Kepri terus melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan, terhadap “anak-anak” nya. Berbagai cara dilakukan agar pembangunan di Kepri tidak hanya terpusat di Batam saja.

Presiden RI Joko Widodo dan Rombongan Saat disambut Gubernur Kepri Ansar Ahmad SE di Bandara Hang Nadim Batam. Presiden RI Joko Widodo dav rombongan akan menanam Mangrove di Setokok kecamatan Belian kota Batam Provinsi Kepri (Foto:Humas-Kepri)

Bagaimanapun pun, Batam memang berada di posisi paling strategis dari sisi potensi investasi dan ekonomi dibanding daerah lainnya. Karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Dengan topografi dan kondisi wilayahnya yang dipisahkan oleh lautan, Pemimpin Kepri mulai dari gubernur pertama hingga saat ini, secara estafet terus berpikir dan berupaya memajukan daerah ini, khususnya dalam pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui gagasan dan ide Gubernur Ismeth Abdullah, Tercetuslah gagasan membangun jembatan yang menghubungkan Kota Batam dan Pulau Bintan.  Selama 18 tahun wacana itu belum terwujud, estafet pemikiran Pembangunan Jembatan Batam-Bintan kembali diteruskan.

Konsep pembangunan jembatan Batam Bintan (Babin) yang diteruskan Pemerintah Provinsi Kepri ini, bukan tanpa tantangan, hal itu ditandai dengan sinisme, ketidak mungkinan dan bahkan ada yang mengatakan, hanya janji Politik.

Namun dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, Presiden Joko Widodo menyambut baik dan bahkan menjanjikan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini kepada masyarakat Kepri.

Dengan dukungan Presiden, dan melalui program skselerasi pertumbuhan Ekonomi di Kepri dengan adanya jembatan Batam-Bintan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan menjalar ke Kabupaten dan Kota lainnya.

Dengan jembatan Babin itu, Pemerintah Provinsi Kepri yakin, akan bisa membuka keterisoliran masyarakat, mampu mempercepat mobilisasi barang, orang dan uang, mendongkrak perekonomian Kepri secara cepat dan merata. Yang paling penting, jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi  solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri.

Presiden Joko Widodo Saat mendengar laporan dan aspirasi Masyarakat Kepri, yang disampaikan Langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad (Foto: Humas-Kepri)

Hal ini, juga sejalan dengan rencana undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan. Disana ditegaskan bahwa masa depan kita (Indonesia) adalah laut.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan daratan saja, karena Daerah Kepulauan juga memiliki pulau-pulau terluar terbanyak di Indonesia yang perlu diperhatikan dan mendapat peran yang sama untuk Indonesia.

Berbicara mengenai negara maritim, juga membicarakan soal kewibawaan bangsa. Dan Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan dengan negara-negara lain, sudah selayaknya dihiasi dengan infrastruktur-infrastruktur yang iconic,  sekaligus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Salah satu jawabannya adalah Jembatan Batam-Bintan ini.

Jembatan Terpanjang di Indonesia

Gambar 3D jembatan Batam-Bintan (Babin). (F_Humas_Pemprov_Kepri)

Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan, akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dengan Panjang 14,763 kilometer, Megaproyek yang akan mulai digarap 2022 ini, menelan investasi Rp13,66 triliun.

Desain jembatan saat ini, sudah mulai dirancang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2005. Kemudian diperbarui tahun 2010.

Jembatan Batam-Bintan direncanakan bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan hingga 80 kilometer per jam. Jembatan Batam-Bintan ini juga dirancang memiliki vertical clearance yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Batam-Tanjung Sauh setinggi 27 meter dan Tanjung Sauh-Batam setinggi 40 meter.

Penetapan vertical clearance tersebut yang menyebabkan perubahan nilai investasi dari Rp 8,78 triliun menjadi Rp 13,66 triliun. Tujuannya, agar tidak mengganggu aktivitas lalu-lalang kapal-kapal besar.

Jembatan Batam-Bintan juga didesain dengan satu on/off ramp yang berlokasi di Pulau Tanjung Sauh. Lajur jembatan sendiri, memiliki lebar 3,6 meter, dengan bahu luar selebar 3 meter, bahu dalam selebar 1,5 meter, serta lebar median 4 meter.

Pjs Gubernur Bahtiar, Sekdaprov, bersama FKPD Provinsi Kepri saat melakukan pemancangan titik koordinat pembangunan Jembatan Babin di Batam pada Desember 2020 lalu.(Foto: Dok Humas Pemprov Kepri)

Konstruksi jembatan Batam-Bintan akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang dan bisa beroperasi 3 tahun setelahnya atau tahun 2025. Pembangunan jembatan Batam-Bintan menggunakan skema KPBU solicited (Pemrakarsa Pemerintah).

Hingga kini, status proyek jembatan tersebut sudah memasuki finalisasi business case (FBC) dan basic design (Desain Dasar).

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, bagi swasta, memiliki kepastian pengembalian investasi ditambah keuntungan.

Sementara keuntungan yang didapatkan pemerintah adalah banyak yang mengawasi. Sehingga, akan tercipta tertib administrasi dan teknis untuk melayani masyarakat lebih baik.

Pemerintah provinsi Kepri sangat optimis jembatan Batam-Bintan ini akan menjadi solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri.

Melalui Jembatan Babin, diharapkan akan dapat memudahkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah. Selain melancarkan mobilitas kendaraan, Jembatan ini juga akan memperlancar mobilitas orang, barang dan uang dan muaranya bisa meningkatkan speed pertumbuhan perekonomian kedua wilayah, dan selanjutnya menjalar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Kepri.

Dengan adanya jembatan ini, akan lebih mempercepat lalu lintas dan melancarkan kendaraan dan orang. Hal ini akan berdampak pada cepatnya alur barang dan uang yang muaranya akan terwujud pemerataan perekonomian serta  kesejahteraan yang adil dan pendidikan yang setara.

H.Ansar Ahmad, SE,MM adalah Gubernur provinsi Kepri  

Editor :Redaksi 

Leave A Reply

Your email address will not be published.