Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Dugaan Korupsi TPOL di Pemko Tanjungpinang, Lima Pejabat Diperiksa Penyidik Kejati Kepri

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Jendra Firdaus (Foto:Roland/presmedia.id) 

PRESMEDIA. ID, Tanjungpinang- Pengumpulan barang bukti dan keterangan dalam rangka penyelidikan (Pulbaket Lid) dugaan tindak pidana korupsi “Garong” APBD untuk Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di kota Tanjungpinang masih terus ditindak lanjuti penyidik Kejati Kepri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiyono melalui Kepala Seksi Penerangan hukum Kejati Kepri Jendra Firdaus, mengatakan hingga saat sudah ada lima orang yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Pidana Khusus atas dugaan korupsi tersebut.

“Proses pulbaket Led yang dilakukan penyidik Pidsus masih terus berlanjut, saat ini sudah Lima orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Jendra, Selasa (23/11/2021).

Tetapi Jendra enggan membeberkan siapa saja yang dipanggil dan dimintai keterangan itu. Namun Dia juga tidak menampik jika yang dipanggil terbut adalah sejumlah pejabat di Pemko Tanjungpinang.

“Siapa saja yang sudah dipanggil siapa dan bagaimana sifatnya, ini masih dalam penyelidikan,” ujar Jendra pada Wartawan saat dikonfirmasi.

Jendra menyebutkan, yang pasti dalam waktu tidak lama itu hasil Pulbaket Led yang dilakukan penyidik, akan menjadi kesimpulan, dan untuk kesimpulannya nanti akan disampaikan ke media.

Jika dari penyelidikan ini diyakini telah terjadi peristiwa pidana lanjutnya, maka Penyidik akan menaikan hasil penyelidikan dugaan korupsi itu ke penyidikan dan tersangkanya dapat ditentukan.

“Nanti hasil kesimpulan penyelidikan akan kami rilis,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh media ini dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang, sejumlah Pejabat Pemko yang dipanggil dan diminati keterangan oleh Penyidik Kejati Kepri itu adalah Sekretaris Daerah kota Tanjungpinang, Kabag hukum Pemko Tanjungpinang, serta sejumlah Kepala bagian di Sekretariat Pemerintah kota Tanjungpinang.

Sekretaris Daerah kota Tanjungpinang Teguh yang berusaha di konfirmasi Media atas pemanggilanya ini, belum memberi jawaban, upaya upaya konfirmasi masih terus ditunggu media ini.

Dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang dari APBD ini, sebelumnya berawal dari hak angket DPRD atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objek Lainya di lingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Selanjutnya wali kota Tanjungpinang mengeluarkan Perwako nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan dan standar harga satuan tambahan penghasilan ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.

Selain untuk ASN, Walikota Tanjungpinang juga mengeluarkan Perwako untuk TPOL-nya, melalui Peraturan Walikota nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga satuan Tambahan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD kota Tanjungpinang mengatakan, Perwako nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 29, tidak berdasarkan asas profesionalitas proporsionalitas dan asas keadilan.

Selain itu, Perwako Nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 28 dan 29 tentang ASN dan Tambahan penghasilan objektif lainnya Kepala Daerah, dikatakan juga tidak pernah dibahas di DPRD, demikian juga alokasi anggaran di APBD 2019-2021.

“Pembahasan kebijakan Perwako dan anggaran ini tidak pernah melibatkan DPRD Kota Tanjungpinang, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 58 PP nomor 12 tahun 2019,” ujar Ashadi Selayar.

Selain itu lanjutnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana Perwako nomor 56 tahun 2019 yang dirubah dengan Perwako nomor 29 tentang TPOL Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang juga tidak sesuai dengan UU dan Peraturan, Karena TPP atau TPOL dari APBD itu tidak diperuntukan pada Kepala Daerah

Perwako TPOL Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, dikatakan, juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,  yang mana dalam Perwako itu, Walikota dan wakil Wali kota dimasukan sebagai ASN yang disamakan dengan Pejabat Tertinggi Madya di pemerintah provinsi.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...