Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tiga Terdakwa Mafia Pemalsuan Surat Tanah di Bintan Didakwa Pasal Berlapis

*Camat Teluk Bintan Sattridha Tandatangani Surat Alas Hak Terdakwa Mafia Tanah

Sidang pembacaan dakwaan kasus mafia Tanah dan Pemalsuan surat tanah di Bintan dengan tiga terdakwa di  PN Tanjungpinang (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Tiga terdakwa mafia tanah dengan modus pemalsuan surat di Bintan, didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yustus di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (23/11/2021).

Ke tiga terdakwa mafia dan Pemalsu surat Tanah itu adalah Surya Dharma, Abdul Umar dan Muhammad Ali.

Dalam dakwaannya, Jaksa menjerat ke tiga terdakwa dengan pasal 263 Ayat 1 KUHP Jo pasal 55 KUHP tentang pemalsuan surat dalam dakwaan pertama. Serta Dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 263 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 KUHP serta dakwaan ketiga dengan Pasal 264 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55  Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Jaksa juga menyebut, Pemalsuan surat tanah yang dilakukan Mafia (kelompok Kriminal-red) Tanah di Bintan itu, berawal ketika terdakwa Suryadharma bersama saksi Rusli pergi berkunjung kerumah terdakwa Abdul Umar yang berada di jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan pada Agustus 2018 lalu.

Disana, terdakwa Abdul Umar meminta terdakwa Suryadharma untuk mengurus surat tanahnya, dengan memperlihatkan 1 lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T.1965 atas nama ABD.Samad b.H. ABD Rachman yang terbit pada 2 November dibuat diatas kertas materai 25 tahun 1985, serta satu lembar peta lama, dengan luas lahan 14 hektar.

Tetapi terdakwa Suryadharma mengaku tidak bisa sendiri untuk mengurusnya dan mengajak terdakwa Muhammad Ali.

Dalam pertemuan antar Geng ini, terdakwa Abdul Umar juga meminta Susya Dharma, untuk mencari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10 juta.

Kemudian ketiganya pergi menuju ke lokasi lahan milik saksi Arifin di Kampung Bintan Bukit Batu RT 06 RW 03 Desa Bintan Buyu. Dari dalam mobil, terdakwa Abdul Umar menyuruh terdakwa Suryadharma untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi lahan tersebut.

“Selanjutnya, saat diperjalanan pulang, Suryadharma meminta pinjam nama saksi Rusly dan disetujuinya,” kata Jaksa.

Tidak hanya itu terdakwa Surya juga meminjam pakai nama saksi Parayoeji Apal dengan menjanjikan kompensasi Rp10 juta, dan jika terjadi masalah terdakwa Surya yang akan bertanggung jawab.

Dengan peminjaman Nama itu, saksi Rusli juga menyerahkan KTP Musdalifah dan Rusmaniah.

Keesokan harinya, terdakwa Surya, Abdul Umar dan terdakwa Muhammad Ali, kembali berkumpul di kedai kopi belakang swalayan Jalan Ganet KM 12 Tanjungpinang.

Atas perintah terdakwa Abdul Umar, meminta Muhammad Ali untuk mengurus sporadik tanah tersebut. Atas tugas itu Muhammad Ali meminta imbalan kepada Abdul Umar.

“Kepada Kedua terdakwa Abdul Umar menyebutkan, mendapat 30 persen dana dari penjualan tanah seluas 14 hektar itu,” jelasnya.

Hingga akhirnya terdakwa Muhammad Ali menghubungi saksi Imam Hidayat Pj Kepala Desa Bintan Buyu untuk menerbitkan sporadik tanah.

Tetapi saksi Imam Hidayat kembali meminta jatah bagiannya, dengan lobi-lobinya, Pj.Kades ini meminta tambahan jatah dari 1 surat sporadik tanah seluas 2 hektar.

“Terdakwa memberikan fotokopi KTP yang telah disiapkan beserta satu lembar surat 1 lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD Samad b.H. ABD Rachman tanggal 2 November dibuat diatas kertas materai 25 tahun 1985,” paparnya.

Selanjutnya, terdakwa Muhammad Ali mengajak terdakwa Suryadharma untuk bertemu di rumahnya di Jalan Hanjoyo Putro KM 9 Perumahan Saphire Hill Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Di rumahnya itu, terdakwa Muhammad Ali menyerahkan 7 sporadik tanah yang sudah diketik, supaya ditandatangani masing-masing saksi.

Setelah itu Terdakwa Suryadarma dan Abdul Umar pergi ke ketua RW, ketua RT. Namun karena didalam surat sporadik itu tidak ada nama-nama warga kampung itu, Ketua RT disana menolak menandatangani surat tersebut.

Keesokan harinya terdakwa Muhammad Ali dan saksi Rusly pergi ke kantor Kepala Desa untuk memberitahu Kades bahwa Ketua RT tidak mau menandatanganinya.

Beberapa hari kemudian terdakwa Suryadharma mengajak terdakwa Muhammad Ali bertemu di kedai kopi di belakang swalayan Al Baik Jalan Ganet KM 12 Tanjungpinang.

Dalam pertemuan itu, RT tersebut meminta agar dibuat dan diuruskan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah (SKPPT) dahulu, baru dia mau menandatangani surat sporadik tanah tersebut.

Selanjutnya, terdakwa Surya dihubungi terdakwa Muhammad Ali untuk tandatangan surat pengoperan yang diminta RT dan saat itu saksi Parayoeji juga melakukan penandatanganan.

Camat Teluk Bintan Sattridha Tandatangani Surat Alas Hak Terdakwa Mafia Tanah 

Selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa Surya dihubungi terdakwa Muhammad Ali untuk turun kelokasi bersama terdakwa Abdul Kumar sebagai pemilik lahan. Tujuanya, Camat Teluk Bintan Sattridha ingin tahu lokasi lahan tersebut sebelum surat Alas Hak Terdakwa diterbitkan.

Setelah peninjauan itu, Camat Camat Teluk Bintan Sattridha, akhirnya menerbitkan surat Alas Hak yang dimohonkan ke Tiga terdakwa.

kemuidan, Dua minggu setelah surat Alas Hak ditandatangan camat, terdakwa Muhammad Ali kembali menghubungi terdakwa Suryadharma untuk meminta surat pengoperan karena ada laporan dari saksi Arifin, atas penerbitan 7 surat sporadik dan 5 surat pengoperan yang dilakukan terdakwa Surya bersama terdakwa Abdul Kumar dan Ali.

Atas laporan Arifin tersebut selanjutnya ketiga Mafia Tanah di Bintan ini ditetapkan sebagai tersangka Pemalsuan surat tanah.

Atas dakwaan JPU ke tiga terdakwa mengaku tidak keberatan, Ketua Majelis Hakim Boy Syailendra serta didampingi Majelis Hakim Guntur Pambudi dan Topan menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda keterangan saksi.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...