Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Trio Hakim PN Tanjungpinang, Bonus Hukuman ASN Penipu Calo Masuk IPDN

ASN Pemko Tanjungpinang Terdakwa Vinna Saktiani dapat bonus hukuman 1 tahun dan 2 bulan atas kasus penipu yang dilakukan (Foto: Dokumentasi/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Trio Hakim PN Tanjungpinang, kembali memberi bonus hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara pada ASN penipu dan calo mahasiswa masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terdakwa Vina Saktiani.

Bonus ini, dibacakan majelis Hakim Boy Salaindra, Risbarita Manurung dan Sacral Ritonga dalam putusan terdakwa di sidang online PN Tanjungpinang Rabu (24/11/2021).

Hakim menyatakan terdakwa Vina Saktiani sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tanjungpinang terbukti bersalah, melakukan penipuan calon mahasiswa masuk IPDN. Dan atas perbuatannya, terdakwa Vinna Saktiani dihukum selama 1 tahun dan 10 bulan (22 bulan) penjara.

Tapi putusan ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang sebelumnya menuntut terdakwa Vina Saktiani dihukum selama 3 tahun penjara atau (36 bulan).

Baca Juga

Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa Vina Saktiani yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti bersalah, melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 378 KUHP.

“Atas perbuatanya kami meminta agar Majelis Hakim menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara,” ujar Jaksa saat membacakan tuntutannya.

Selain terbukti secara materil melakukan penipuan, tuntutan terdakwa Vina Saktiani, dianggap jaksa sangat beralasan atas status terdakwa sebagai seorang ASN, yang melakukan penipuan dengan modus sebagai calo siswa baru, masuk IPDN dengan janji dapat memasukan dengan cara menyuap.

Sebagaimana dalam dakwaan Jaksa, Penipuan yang dilakukan ASN terdakwa Vina Saktiani berawal ketika terdakwa menawarkan kepada anggota DPRD Bintan Tarmizi, agar memasukan anaknya ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan uang pengurusan Rp300 juta.

Atas tawaran itu, Tarmizi menyetujui dan menyerahkan uang pengurusan Rp300 juta kepada terdakwa.

Namun ketika anak korban mengikuti Ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) di Tanjungpinang, anak anggota DPRD Bintan itu dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan, kalau anak korban bisa diluluskan lewat jalur belakang setelah mengikuti pelantikan siswa.

Terdakwa juga meminta agar korban dan anaknya berangkat ke Bandung menemui seseorang di kampus IPDN. Atas arahan itu, selanjutnya korban dan anaknya berangkat dan mendatangi kampus IPDN di Bandung. Sementara terdakwa yang saat itu berada di Tanjungpinang, meminta korban dan anaknya untuk menunggu arahan.

Tetapi setelah menunggu di Kampus IPDN, Terdakwa menyatakan, jika anaknya untuk sekarang tidak bisa masuk, tetapi harus menunggu saat siswa IPDN telah mengikuti pendidikan dasar di Akpol dan kembali ke barak, baru anak korban akan disisipkan.

Namun hingga 2 bulan kemudian, anak korban tetap tidak bisa masuk IPDN.

Atas kejadian itu, selanjutnya korban merasa kesal dan melaporkan terdakwa ke Polisi dengan laporan penipuan atas apa yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa direalisasikan. Atas laporan korban selanjutnya menetapkan ASN Pemko Tanjungpinang Vina Saktiani sebagai tersangka.

Atas bonus hukuman Trio Hakim PN Tanjungpinang ini, Jaksa penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Demikian juga terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Januarsyah, juga menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Kontroversi Putusan Hukum Hakim Boy di PN Tanjungpinang  

Selain bonus putusan ringan terdakwa ASN penipu Vina Saktiani, kontroversi putusan hukum Hakim PN Tanjungpinang Boy Sailendra, juga terjadi pada oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang Terdakwa Rini Pratiwi dalam kasus penggunaan titel palsu.

Dalam kasus titel Palsu S2 (MMPd) saat mendaftar sebagai anggota DPRD kota Tanjungpinang ini, Hakim Boy Sailendra menyatakan, anggota DPRD kota Tanjungpinang terdakwa Rini Pratiwi, terbukti bersalah melakukan pemalsuan gelar akademik, sebagaimana dakwaan tunggal jaksa Penuntut umum melanggar Pasal 68 Ayat 3 Jo Pasal 21 Ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun dalam putusanya, Hakim Boy Sailendra hanya menghukum Terdakwa anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi dengan hukuman denda Rp5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Putusan ini, lagi-lagi lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut Terdakwa Rini Pratiwi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

Atas putusan ringan majelis Hakim Boy ini, Jaksa juga mengajukan upaya banding dan kasasi.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi 

Comments
Loading...