Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi Dana Penanganan Covid-19 di Bintan

*Puskesmas di Bintan Diduga Korupsi Dana Insentif Nakes Penanganan Covid-19

Kepala Kejaksaan negeri Bintan I Wayan Riana dan Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian saat menyampaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di Bintan.(Foto:Hasura/presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan membongkar dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Bintan.

Dari penyelidikan yang dilakukan, dua Puskesmas di Bintan, diduga menggarong dana insentif Tenaga Kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Kajari Bintan, I Wayan Riana, mengatakan dari 15 puskesmas dan 1 RSUD yang ada di Kabupaten Bintan pihaknya baru melakukan pemeriksaan terhadap 2 puskesmas dulu. Pemeriksaan itu terkait laporan dugaan korupsi dana insentif nakes dalam penanganan covid-19.

“Saat ini 2 puskesmas dulu yang kita periksa. Namun tidak menutup kemungkinan jika ini selesai akan periksa lainnya,” ujar I Wayan, di Toapaya,

Dana refocusing yang dialokasikan untuk nakes dalam 2 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 6,3 miliar lebih. Terdiri dari Rp3,13 miliar di 2020 dan Rp3,13 miliar lebih lagi di 2021.

Besaran dana itu, diperuntukan sebagai insentif Nakes yang ikut menangani pandemi Covid di 15 Puskesmas dan 1 RSUD.

Namun dalam penggunaan dananya, didapati laporan, adanya penyelewengan atau indikasi dugaan korupsi. Hal itu terbukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 puskesmas.

“Jadi 2 puskesmas itu kita temui ada indikasi dugaan korupsinya. Modusnya dengan melakukan data fiktif kegiatan Nakes. Lalu kegiatan itu diusulkan untuk pencairan dana,” jelasnya.

Untuk di Puskesmas Sei Lekop, kata Mantan Penyidik KPK ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang dari 28 nakes yang bekerja disana. Itu termasuk dengan Kepala Puskesmas (Kapus).

Dari hasil pemeriksaan mereka mengakui telah melakukan penyelewengan dana nakes sebesar Rp 100 juta dari total kucuran dana Rp 500 juta lebih. Bahkan 18 orang yang diperiksa telah mengaku menerima uang tersebut.

“Jadi Puskesmas Sei Lekop mendapatkan kucuran dana insentif nakes Rp 500 juta lebih selama 2 tahun. Tahun 2020 sebesar Rp 250 juta lebih dan 2021 sebesar Rp 250 juta lebih. Dari total itu mereka terindikasi melakukan korupsi sebesar Rp 100 juta,” katanya.

Dalih mereka membuat data fiktif itu untuk membantu nakes yang tak masuk aplikasi. Itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Dengan mengumpulkan dana yang diselewengkan itu lalu membagikannya.

Namun kenyataannya dana itu bukannya hanya diberikan ke nakes yang tak masuk aplikasi. Tapi nakes yang sudah masuk aplikasi juga menerima sehingga terima 2 kali.

“Jadi perbuatan melakukan data fiktif untuk mendapatkan uang itu dilakukan atas dasar kesepakatan,” sebutnya.

Begitu juga dengan Puskesmas Tambelan. Modus dan dalih yang digunakan oleh para nakes disana sama hanya saja totalnya yang beda.

Untuk puskesmas ini dikucurkan dana insentif nakes pada 2020 sebesar Rp 90 juta dan pada 2021 Rp 90 juta juga. Namun indikasi besaran dana yang diselewengkan belum dapat diketahui secara pasti sebab baru kepala puskesmasnya yang diperiksa.

“Kalau untuk di kasus Puskesmas Tambelan belum diketahui namun masih diselidiki. Kita terkendala karena jaraknya jauh namun tetap kita selesaikan tahun ini juga,” ucapnya.

Penulis:Hasura
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...