Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jurnalis Dipidana Karena Berita, Hakim PN Palopo Cederai Kebebasan Pers

Muhammad Asrul Jurnalis berita.news Dipenjara karena Menulis Berita Korupsi (Foto: Lead.co.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komite Keselamatan Jurnalis menilai, hukuman pidana 3 bulan penjara kepada Asrul jurnalis berita.news yang dijatuhkan Hakim PN Palopo atas Laporan jurnalistik (Berita) yang dibuatnya mencederai Kebebasan Pers.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Ade Wahyudin, mengatakan meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana 1 tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tetapi putusan majelis hakim ini telah mencederai kemerdekaan pers.

“Vonis pidana penjara atas Pemberitaan atau Karya Jurnalistik ini, telah mencederai semangat insan pers yang bertugas mengabarkan informasi kepada publik dan dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Ade Wahyudin sebagaimana rilis komite keselamatan Jurnalis yang diterima media ini.

UU pers lanjutnya, telah mengatur dan mengamanatkan bahwa protes, keberatan, atau penolakan terhadap sebuah laporan berita atau produk jurnalistik, seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hak jawab dan hak koreksi dari pihak yang keberatan.

Baca Juga

Dan sebelum kasus bergulir ke Pengadilan lanjut Ade, Dewan Pers pada 4 Maret 2020 lalu, juga telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) melalui Surat 5 Dewan Pers, Nomor 187/DP-K/III/2020, yang menyimpulkan bahwa, karya Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik.

“Ketua Dewan Pers M. Nuh memerintahkan perkara Asrul ditangani oleh Dewan Pers terlebih dahulu sesuai amanat UU 40/1999 tentang Pers,” katanya.

Namun aparat penegak hukum mulai dari penyidik Polisi, Kejaksaan hingga bergulir ke Pengadilan tidak mengindahkan surat Dewan Pers itu.

Atas putusan itu, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyatakan, Vonis hakim terhadap Jurnalis karena pemberitaan mencederai kebebasan pers dan aturan UU.

“Dakwaan yang dialamatkan kepada Asrul karena Penghinaan dan Pencemaran Nama baik UU ITE, menjadi Preseden buruk bagi perlindungan Kemerdekaan Pers dan Demokrasi,” ujarnya.

Karena dalam putusanya hakim juga telah mengakui bahwa berita.news adalah sebagai media pers dan Asrul adalah jurnalis dan berita yang dipermasalahkan adalah produk jurnalistik.

Atas dasar itu, Seharusnya jurnalis yang mengerjakan tugas jurnalistiknya dan menerbitkan produk jurnalistik semestinya, tidak dapat dipidana karena menjalankan fungsi berdasarkan UU Pers dan jika mengacu pada SKB pedoman penerapan UU ITE, produk jurnalistik tidak merupakan delik dalam Pasal 27 ayat (3) dan UU.

“Penerapan pasal-pasal karet oleh aparat penegak hukum terhadap Asrul semakin menunjukkan bawah UU ITE bisa dipakai oleh orang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja,” ujarnya.

Dan atas hal itu Komite Keselamatan Jurnalis sangat mendukung upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar oleh Asrul yang didampingi tim kuasa hukum.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan bahwa Muhamad Asrul jurnalis berita.news bersalah telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara 3 bulan penjara. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa, 23 November 2021.

Jurnalis berita.news Muhammad Asrul sebelumnya didakwa Jaksa memuat berita di media online yang menyatakan Farid Kasim Judas selaku saksi korban terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikro hidro dan pengolahan keripik zero.

Asrul yang menjabat sebagai editor di berita.news memuat berita tersebut hanya berbasiskan data dari aktivis bernama Andi ZA Guntur.

Jaksa menyatakan, berita yang dimuat Asrul bukan kategori berita pers, karena perusahaan berita.news, yang diklaim sebagai PT.Aurora Media Utama dan tempat Asrul bekerja, baru disahkan sebagai perusahaan oleh Menkumham pada 13 Mei 2019 untuk mendaftarkan secara daring ke Dewan Pers.

Perusahaan itu pun baru terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers pada 21 November 2019, sementara naskah yang diunggah Asrul pada berita.news sebelum tanggal itu.

Kuasa hukum Muhammad Asrul, Aziz Dumpa dari LBH Makassar juga mengatakan, dalam pertimbangan Putusan, Hakim menyatakan, proses yang telah ditempuh korban dengan meminta hak jawab dan hak koreksi kepada media bersangkutan, Namun dianggap tidak ditanggapi secara patut oleh berita.news.

Hakim menganggap sudah ada proses di Dewan Pers yang telah dijalani, maka kasus itu patut untuk diseret ke ranah pidana. Selanjutnya majelis Hakim juga beranggapan, berita.news yang merupakan media sebagaimana diatur dalam UU Pers meski belum terverifikasi di Dewan Pers.

Verifikasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan Pers yang bersedia meratifikasi perusahaan berdasarkan Peraturan Dewan Pers dan melaksanakannya yakni Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Wartawan.

Majelis hakim juga mengamini, status Asrul sebagai wartawan meski belum mengantongi sertifikasi kompetensi wartawan. Dalam pertimbangannya, sertifikasi sama halnya verifikasi perusahaan pers yang dibuat untuk meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik .

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Comments
Loading...