Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi BKC Kuota Rokok BP.Bintan, KPK Periksa Ajudan Apri dan Saksi Norman

*9 Desember Masa Tahanan Tersangka Apri dan M.Saleh Umar Habis

Plt.Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memanggil dan memeriksa dua orang saksi terhadap tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, dalam dugaan korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan.

Pelaksana Tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri, mengatakan kedua saksi yang diperiksa penyidik KPK itu adalah Rizki Bintani sebagai Kasubag fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Bupati Kabupaten Bintan serta ajudan Bupati Bintan Apri Sujadi periode 2016 sampai 2021.

“Selain saksi Rizki Bintani ada juga saksi dari pihak swasta bernama Norman,” ujarnya Ali Fikri melalui rilis yang diterima wartawan Jumat (26/11/2021).

Namun demikian, Ali Fikri tidak merinci siapa pihak swasta bernama Norman tersebut.

Selain itu, saat dikonfirmasi Media mengenai tindak lanjut proses penyidikan, jumlah saksi yang diperiksa, juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini juga tidak memberi konfirmasi.

9 Desember Masa Tahanan Tersangka Apri dan M.Saleh Umar Habis

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN-Tipikor) Tanjungpinang mengatakan, tidak pernah mengeluarkan izin penggeledahan dan penyitaan atas dugaan korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan.

Humas PN Tanjungpinang M.Sacral Ritonga mengatakan, penyidik KPK tidak pernah mengajukan izin penggeledahan dan penyitaan atas penyidikan kasus tersebut ke PN Tanjungpinang.

“Untuk Penyitaan dan Penggeledahan kami belum ada, Nanti kami cek lagi dahulu di bagian Kepaniteraan Tipikor PN Tanjungpinang,” pungkasnya.

Sementara perpanjangan Penahanan Tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, M.Ritonga mengatakan, telah dua kali memperpanjang.

Perpanjangan penahanan itu, dikeluarkan ketua PN Tipikor Tanjungpinang atas permohonan dan pengajuan Penyidik KPK ke PN Tanjungpinang.

“Perpanjangan penahanan Pertama Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021, Kemudian yang kedua November sampai dengan 9 Desember 2021,” sebutnya.

Sekedar mengulang, pada Kamis (13/8/2021) lalu, KPK menetapkan Bupati Bintan Non Aktif Apri Sujadi dan Kepala BP.Kawasan Bintan M.Saleh Umar sebagai tersangka dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan berdasarkan penyidikan yang dilakukan KPK, tersangka Apri Sujadi (As) diduga menerima uang gratifikasi dari pembebasan Barang Kena Cukai Rokok di Kawasan BP.Kawasan Bintan pada 1017-2018 sebesar Rp6,3 miliar dan tersangka Muhammad Saleh Umar (Msu) senilai Rp800 juta.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan kedua tersangka, saat itu juga dibarengi dengan penahanan 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan. Tersangka Apri Sujadi ditahan penyidik KPK di Gedung Merah Putih dan tersangka Muhammad Saleh Umar ditahan di Gedung KPK Kavling C1.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...