Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

ASN dan Pegawai P3K Dilarang Cuti dan Mudik Selama Nataru

MenteriPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto:Dok-Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah (Mudik) selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru.

“Peraturan ini, juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.” ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta Kamis (25/11/2021), sebagaimana dirilis dari Setkab.go.id.

Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 13/2021 ini, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021.

“Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021,” ujarnya.

Namun demikian, Larangan ini dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit, demikian juga pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

“Tetapi, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” tegasnya.

Sementara, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah, juga dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata.

Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah, harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Untuk Pegawai yang bepergian ke luar daerah sesuai dengan yang dikategorikan, juga diminta agar memperhatikan beberapa hal, seperti peta zonasi penyebaran COVID-19, Peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang, kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Demikian juga kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan serta penggunaan platform Peduli Lindungi.

Pada SE tersebut, juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing.

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya periode Nataru, sebagaimana Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...