Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

APBD Kepri 2022 Disahkan Rp3,8 T, Belanja Modal Rp462 M Operasional Rp2,8 T

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan pimpinan DPRD menandatangani dokumen APBD 2022. (Foto : Ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 disahkan sebesar Rp 3,870 triliun.

Pengesahan dilakukan melalui paripurna penyampaian laporan akhir Badan anggaran (banggar) terhadap nota keuangan sekaligus pengesahan ranperda APD Kepri 2022 di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (29/11/2021).

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono, memaparkan secara umum estimasi pendapatan Kepri 2022 sebesar Rp 3,480 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp.221 miliar atau 5,9 persen dibandingkan target pendapatan 2021 sebesar Rp 3,701 triliun.

“Sementara target pendapatan tersebut terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,348 triliun, dana perimbangan Rp 2,130 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 1,26 miliar,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja daerah 2022 diproyeksikan sebesar Rp 3,870 miliar. Terdiri dari, belanja operasional Rp2,811 triliun, belanja modal Rp462 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp567 miliar.

“Selain itu, dari pembiayaan sebesar Rp 390 miliar, yakni Silpa sebesar Rp 210 miliar, dan pinjaman sebesar Rp 180 miliar,” kata Raden.

Wakil Ketua II DPRD Kepri ini juga menambahkan, pembahasan nota keuangan dan ranperda APBD Kepri 2022 sudah melalui sejumlah proses dah tahapan.

“Sehingga, pembahasannya sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan seluruh pihak terkait yang telah mendukung pembahasan APBD Kepri 2022. Sehingga, dapat disahkan tepat waktu.

Menurutnya, APBD tahun 2022 masih fokus pada percepatan pemulihan ekonomi Kepri. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata serta pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Kemudian, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal,” ucapnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengutarakan setelah perda APBD Kepri 2022 disahkan, selanjutnya dokumen ini akan diserahkan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

“Maka , kami meminta Gubernur menugaskan OPD terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut akan evaluasi Mendagri segera dilakukan,” harap Jumaga.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Comments
Loading...