Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Audiensi dengan Buruh, Ansar Janji Gelar Rapat Dengan Rudi Sebelum SK-Kan UMK Batam

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepri Dedi Iskandar (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang – Demo buruh menuntut Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam di kantor Gubernur Kepri Senin (29/11/2021) dilanjutkan dengan audiensi perwakilan buruh dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepri Dedi Iskandar, mengatakan dalam audiensi bersama Gubernur Kepri ada beberapa hal yang diminta dan disepakati.

“Yang pertama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan akan menggelar rapat bersama Walikota Batam Muhammad Rudi terkait tuntutan buruh malam ini,” ujar Dedi Iskandar usai melakukan pertemuan Senin (29/11/2021).

Selain itu, atas permintaan buruh mengenai Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2021 yang digugat di PTUN Tanjungpinang dan dimenangkan  buruh, serta diperkuat dengan Putusan banding PTUN Medan, Gubernur menyatakan akan mempelajari untuk tidak melanjutkan upaya Kasasinya ke MA.

“Kita meminta membatalkan kasasi itu, karena kita sudah menang di PTUN Tanjungpinang dan Medan,” ujar Dedi.

Atas tuntutan Buruh itu, Gubernur lanjut Dedi, Gubernur berjanji, akan melakukan diskusi internal untuk mengambil keputusan untuk menarik kasasi itu. “Kita tunggu satu sampai dua hari kedepan,” ucapnya.

Selanjutnya untuk UMK Batam 2022, Gubernur Ansar dikatakan juga berjanji, malam ini akan berkomunikasi dan rapat bersama dengan walikota Batam, guna mengetahui angka UMK Kota Batam.

“Tentunya kita berharap, Gubernur mengambil kebijakan yang arif malam ini, karena besok gubernur mengatakan akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta,” paparnya.

Dalam audiensi itu, buruh juga meminta kepada gubernur agar sebelum berkomunikasi dengan dengan Walikota Batam, tidak mengeluarkan SK penetapan UMK Batam 2022 itu.

“Dan hasil komunikasinya dengan walikota, nanti akan disampaikan kepada kami untuk mengeluarkan SK itu,” tambahnya.

Ansar Akan Akomodir Tuntutan Buruh Sesuai Aturan 

Ditemui wartawan di DPRD Kepri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga mengatakan, memaklumi aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di kantor gubernur Pulau Dompak Senin (29/11/2021) itu.

Menurutnya, aksi unjuk rasa itu, merupakan bentuk penyampaian aspirasi para buruh yang menuntut adanya kenaikan upah minimum Kabupaten/kota (UMK).

“Iya itu bentuk menyampaikan aspirasi kita Persilahkan,” ujarnya Ansar saat ditemui usai paripurna di Kantor DPRD Kepri.

Mengenai tuntutan buruh tentang kenaikan UMK kota Batam, Ansar menyatakan akan, mengakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu kita lihat dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Usai perwakilan buruh dan Gubernur melakukan pertemuan, Kepala Biro Humas dan Protokol provinsi Kepri Hasan juga mengatakan, pada intinya Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah menampung dan mengetahui apa yang menjadi tuntutan para buruh.

“Dari pertemuan itu, Gubernur juga meminta kepada buruh untuk menunggu selama satu sampai dua hari lagi, Karena malam ini Gubernur akan mengadakan rapat bersama dengan Walikota Batam mengenai UMK kota Batam ini,” ujarnya.

Terkait beberapa besaran poin UMK kota Batam lanjut Hasan, tentunya antara yang ditetapkan Kabupaten/Kota harus sama perhitungannya  dengan yang ditetapkan Provinsi, hingga tidak sampai mempengaruhi.

Sebelumnya, Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Kota Batam, menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2022 sebesar Rp 4,5 juta kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Koordinator lapangan Aliansi Serikat Pekerja Buruh Kota Batam Suprapto, mengatakan kedatangan mereka ke kantor Gubernur Kepri itu adalah untuk meminta Gubernur Kepri menyetujui UMK Batam 2022 sebesar Rp.4,5 juta atau naik sebesar 7 persen atau Rp.280 ribu dari UMK sebelumnya.

Suprapto menyebutkan pembahasan UMK Batam yang sebelumnya sudah dilakukan dengan Pemerintah Kota Batam dan pihak pengusaha di Batam, sebelumnya tidak menemukan titik Temu, hingga terdapat dua usulan dari Buruh dan Pengusaha.

Selain itu, Buruh juga mengatakan, pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan UU 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyatakan UU Tersebut cacat hukum.

“Pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan-aturan di bawahnya, kami mensinyalir Gubernur akan mengetuk upah ini pada hari ini ataupun besok,” paparnya pada media.

Ia menegaskan, kalau gubernur tetap mengeluarkan SK tersebut, maka gubernur tidak menganggap buruh sebagai warganya dan rakyatnya yang harus dilindungi.

Penulis :Ismail/Roland
Editor  :Ismail

Comments
Loading...