Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

KPK Terima Rp.3 M Pengembalian Dana dari Korupsi BKC Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan

Plt.Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang senilai Rp3 miliar dari sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota Barang Kena Cukai (BKC) Rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan.

Pelaksana Tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri, menyatakan penyerahan sejumlah uang dilakukan ke Penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

“Selama proses penyidikan, penyidik menerima adanya pengembalian uang dari beberapa pihak yang nilainya mencapai Rp3 Miliar,” katanya tanpa merinci siapa saja orang yang mengembalikan dana tersebut, Kamis (2/12/2021).

Mengenai progres penyidikan Ali Fikri, mengatakan hingga saat ini penyidik KPK masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut.

Tim Penyidik lanjut Ali Fikri, masih terus mengumpulkan alat bukti dari keterangan para saksi serta analisa berbagai dokumen terkait dengan adanya pemberian kuota rokok dan minuman beralkohol yang melebihi batas aturan pemberian kuota dimaksud.

“Mengenai dugaan adanya pihak-pihak lain yang juga terlibat, akan terus didalami Tim Penyidik melalui alat bukti yang saat ini dikumpulkan,” ujarnya.

Mengenai nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas dugaan perbuatan korupsi Tersangka Apri (AP) dan M.Umar Saleh (Mus), KPK menyatakan hingga saat ini mencapai Rp 250 Miliar.

“Dan hal ini tentu akan dibuktikan di depan persidangan,” jelas Ali.

KPK lanjut Ali, juga mengatakan akan ada asset recovery yang didapatkan dari penanganan perkara dugaan korupsi BKC kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan itu, sehingga menjadi pemasukan bagi kas negara.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan non aktif, Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhammad Saleh Umar (Msu) sebagai tersangka dalam dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.

Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka, pada Kamis (13/8/2021) lalu.

KPK menyatakan, Penetapan kedua tersangka, berdasarkan penyidikan KPK atas dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Apri Sujadi (As) dan Muhammad Saleh Umar dari pembebasan Barang Kena Cukai Rokok di Kawasan BP.Kawasan Bintan pada 1017-2018.

Dari penyidikan yang dilakukan, KPK juga menyebut Tersangka Apri Sujadi menerima dana dalam dugaan korupsi ini sebesar Rp6,3 miliar dan tersangka Muhammad Saleh Umar (Msu) Rp800 juta.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...