Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

M.Yatir dan Yhordanus Diperiksa KPK Mengenai Jatah dan Fee Kuota Rokok dan Mikol di BP. Kawasan Bintan

Konfrensi Pers KPK atas penetapan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) dan Kepala BP.Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebasa Bintan Muhammad Umar Saleh (MUs) sebagai Tersangka dugaan Korupsi.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyidik KPK memanggil dan memeriksa anggota DPRD Bintan M.Yatir dan Direktur PT.Yofa Niaga Pastya Yhordanus, guna mendalami penjatahan kuota Rokok dan Minuman Beralkohol (Mikol) yang diberikan tersangka Apri Sujadi (Ap) dan M.Saleh Umar (Msu) dalam dugaan korupsi kuota Barang Kena Cukai (BKC) Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Plt.Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Saksi M.Yatir dan Yhordanus diperiksa mengenai pengetahuannya, atas pemberian kelebihan kuota BKC rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan pada sejumlah perusahaan tertentu.

KPK juga mengatakan, dari pemberian kelebihan kuota BKC Rokok dan Mikol BP.Kawasan ke sejumlah perusahaan itu juga disertai dengan persentase fee yang diduga diterima Tersangka Apri (AP) dan M.Saleh Umar (Msu).

“Penyidik mendalami pengetahuan kedua saksi (M.Yatir dan Yhordanus-red) terkait kuota Rokok dan minuman beralkohol yang dilebihkan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu saja, dan disertai nilai persentase fee yang beragam sesuai dengan jatah kuota dimaksud,” kata Ali Fikri melalui rilisnya Rabu (3/12/2021).

Saat ini, lanjut Ali, tim Penyidik juga masih terus mengumpulkan alat bukti dari keterangan para saksi. Selanjutnya dilakukan analisa atas berbagai dokumen terkait dengan pemberian kuota rokok dan minuman beralkohol yang melebihi batas aturan pemberian kuota dimaksud.

“Dugaan adanya pihak-pihak lain yang juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya akan didalami oleh Tim Penyidik melalui alat bukti yang sejauh ini sudah dikumpulkan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan yang dilakukan KPK telah berlangsung lebih dari 5 Bulan.

Dua tersangka Bupati Bintan Non aktif Apri Sujadi dan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan M.Saleh Umar juga telah ditahan sejak Kamis (13/8/2021).

Berdasarkan penyidikan KPK, tersangka Apri Sujadi (As) diduga menerima uang gratifikasi dari pembebasan Barang Kena Cukai Rokok di Kawasan BP.Kawasan Bintan pada 1017-2018 sebesar Rp6,3 miliar dan tersangka Muhammad Saleh Umar (Msu) senilai Rp800 juta.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...