OPD Diingatkan Meminimalisir Potensi Kesalahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pj.Sekda Prov Kepri saat membuka acara Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Swiss Bell Hotel Batam. (Foto: Humas Pemprov Kepri)

PRESMEDIA.ID, Batam – Pejabat Sekda Prov Kepri, Lamidi, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri agar dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 mendatang.

Sehingga potensi kekeliruan dan kesalahan mulai dari tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dapat diminimalisir.

“Karenanya saya minta betul kepada tiap-tiap OPD, sebisa mungkin meniadakan kesalahan dalam penyusunan keuangan daerah, ” tegasnya saat membuka acara Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Swiss Bell Hotel Batam, Jumat (10/12/2021).

Ia menyampaikan, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, ASN terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah di Kepulauan Riau agar berjalan secara baik, dan jauh dari praktik tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepri dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“Diharapkan nantinya penyelenggaraan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 makin lebih baik lagi. Dimana kita tidak terus mengulang kesalahan yang pernah terjadi dan dilakukan,” harap Lamidi.

Sementara itu, Kajati Kepri, Hari Setiyono, mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk bisa melakukannya dengan baik, dan tidak terjerat dalam pusaran korupsi.

Menurutnya, Kejaksaan juga terus berupaya meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Kepri, dengan terus mengedepankan upaya pencegahan sebagai pilihan terdepan yang terus kami lakukan.

“Kami terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara kebijakan, untuk selalu bisa bekerja jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk,” sebutnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, mengatakan rakor terkait perencanaan anggaran belanja daerah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para aparatur yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, terutama terkait pengelolaan keuangan. Kita semua selalu dituntut dan memang harus selalu bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri dan pemerintah,” ujar Venni singkat.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.