Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Syamsul Bahrum Mengaku Tidak Tahu BP.Bintan Keluarkan Kuota Rokok dan Mikol

Sekretaris DK-FTZ Kepri Syamsul Bahrum saat diperiksa sebagai saksi atas terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar di PN Tipikor Tanjungpinang (Foto:Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sidang korupsi pengaturan kuota Rokok dan Minuman Beralkohol (Mikol) dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar kembali digelar di PN Tanjungpinang, Kamis (6/1/2021).

Sidang dengan agenda pembuktian, dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan menghadirkan 4 saksi. Ke 4 saksi itu adalah Syamsul Bahrum sebagai sekretaris Dewan Kawasan (DK) Badan Pengusahaan Kawasan Kepri, Mantan Ketua BP.Kawasan Bintan Mardiah dan anggota BP.Kawasan Bintan Edi Pribadi serta satu orang pegawai Disperindag Bintan Setia Kurniawan.

Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim Riska Widiana didampingi 4 hakim karier dan ad hoc Tipikor sebagai anggota, memeriksa sekaligus saksi untuk kedua terdakwa.

Saksi pertama yang diperiksa adalah Syamsul Bahrum sebagai Sekretaris Dewan Kawasan (DK) BP.Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Di awal keteranganya, Syamsul Bahrum menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris di Dewan Kawasan yang bertugas mengkoordinasikan, kebijakan Kementerian pusat di Daerah, Administrasi, mengangkat dan menetapkan Ketua dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan di Bintan, Karimun melalui usulan dari Bupati/walikota selaku Ex Officio dan Wakil DK-FTZ Kepri.

Sementara mengenai pemberiaan Kuota Rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) sebagaimana yang dilakukan BP.Kawasan Bintan, yang mengakibatkan bupati Nonaktif Apri Sujadi dan Plt.Ketua BP.Kawasan Bintan menjadi tersangka pengaturan kuota rokok dan Mikol, Syamsul Bahrum mengaku tidak mengetahuinya.

“Penetapan kuota Rokok dan Mikol untuk masyarakat di BP.Kawasan Bintan ini, awalnya memang ditetapkan dan sepengetahuan DK-FTZ Kepri. Tetapi sejak 2016 keatas saya sebagai Sekretaris di DK-FTZ Kepri tidak mengetahui secara tertulis,” ujarnya Syamsul Bahrum saat diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar di PN Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah provinsi Kepri ini juga menyebut, Ketentuan penetapan kuota yang seharusnya berdasarkan survei, jumlah Penduduk, tingkat jumlah hotel, supermarket Mall dan lainya di kawasan, juga tidak pernah secara resmi disampaikan BP.Kawasan Bintan ke DK-FTZ Kepri.

Namun sebelum 2015, kata Syamsul kuota rokok dan Mikol Non cukai untuk kebutuhan masyarakat di masing-masing BP.Kawasan di Kepri itu kuotanya ditetapkan DK FTZ Kepri. Selain itu, kebutuhan Kawasan yang telah ditetapkan kuotanya itu kedalam Kawasan BP Kawasan tidak bisa diperjual belikan keluar Kawasan dan didalam kawasan harus ada batasan.

Dalam menentukan besaran dan penetapan kuota barang Non Cukai di Kawasan Bintan, sebutnya, seharusnya juga harus berdasarkan survey. Namun kendati diakui Syamsul ada DIPA anggaran untuk melakukan survei kebutuhan kuota itu, Namun survei tersebut tidak pernah dilakukan.

“Mengenai penetapan kuota rokok dan Mikol di BP Kawasan Bintan, Saya hanya tahu secara lisan tetapi secara tertulis tidak ada disampaikan dan dilaporkan BP.Kawasan ke Dewan Kawasan FTZ Kepri,” sebutnya.

Ketika ditanya Jaksa KPK mengenai tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris yang salah satunya melakukan pengawasan, Syamsul berdalih, kalau Pengawasan mengenai penetapan kuota Rokok dan Mikol di BP Kawasan Bintan menjadi tugas dan tanggungjawab Bea dan Cukai sebagai Anggota DK-FTZ Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Kepri.

Jaksa KPK juga mempertanyakan adanya Surat Dirjen Bea dan Cukai yang menyebut Kuota Rokok di BP Kawasan Bintan pada Desember 2015 telah melebihi 6 sampai sembilan kali lipat dari kebutuhan. Namun oleh Syamsul Bahrum mengaku tidak mengetahui adanya surat itu.

Sekretaris DK-FTZ Kepri lulusan luar negeri ini, juga mengaku tidak mengetahui adanya regulasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017 tentang penetapan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan.

“Kami tidak mengetahui itu, karena kami tidak pernah terima dan tidak ada tembusan ke DK-FTZ. Dan mengenai kelebihan kuota Rokok dan Mikol di Bintan ini, kami juga tidak pernah konfirmasi, dan DK juga tidak pernah menegur BP.Kawasan Bintan,” terangnya.

DK-FTZ Tetapkan Ketua BP.Kawasan Usulan Bupati Tanpa Regulasi  

Selain ditanya mengenai penetapan kuota dan regulasi aturan pemasukan barang Impor non cukai ke BP.Kawasan, Jaksa KPK dan Hakim PN juga meminta keterangan Syamsul Bahrum selaku sekretaris DK.FTZ Pengusahaan Kawasan di Kepri mengenai penetapan Ketua BP.Kawasan.

Menanggapi hal itu, Syamsul Bahrum mengatakan Ketua dan anggota BP.Kawasan, ditetapkan Gubernur sebagai Ketua DK-FTZ Kepri, melalui susulan Bupati dan Wali kota sebagai wakil DK-FTZ dan Ex Officio di BP Kawasan Bintan.

Namun mengenai Dasar hukum dan subordinasi Bupati yang mengusulkan Ketua dan Anggota BP.Kawasan untuk ditetapkan DK-FTZ diakuinya Syamsul hingga saat ini tidak ada regulasi dan dasar hukumnya.

“Regulasinya tidak ada hanya objektifnya saja. Hubungan subordinasi Bupati dan BP Kawasan juga tidak ada. Dan memang yang menetapkan Ketua BP Kawasan adalah gubernur sebagai ketua DK. Dan Bupati/walikota sebagai Ex Officio anggota dan wakil DK-FTZ Kepri harus sesuai dengan perintah Gubernur,” ujarnya.

Selain itu, Dia juga mengakui, Penetapan terdakwa M.Saleh sebagai Plt.Kepala BPK Kawasan Bintan menggantikan Azirwan yang mengundurkan diri, ditetapkan melalui SK Ketua Dewan Kawasan, atas usul Bupati Bintan Nonaktif terdakwa Apri Sujadi.

“Surat pengajuan secara tertulis ke DK FTZ, Dan saat itu saya sebagai sekretaris DK juga pernah menyurati BP.Kawasan untuk meminta pergantian Kepala BP.Kawasan agar M.Saleh Umar sebagai Plt. Ketua BP Kawasan,” jelasnya.

Namun setelah ditetapkan, Kebijakan pengeluaran Kuota Rokok dan Mikol yang dilakukan Umar Saleh juga tidak pernah mendapat tembusan.

Syamsul Bahrum juga mengaku sebagai sekretaris DK-FTZ juga tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kuota yang dikeluarkan oleh BP.Kawasan Bintan. dan menurutnya pengawasan itu, sepenuhnya menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh Bea dan Cukai.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dugaan korupsi penetapan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan ini, hingga malam masih terus berlangsung untuk memeriksa saksi lainya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi 

Comments
Loading...