Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sidang Korupsi Apri, Mardiah Mengaku Ditekan Keluarkan Izin Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan

*Apri Sujadi Bantah Keterangan Mardiah di PN Tanjungpinang

Tangkpan layar sidang onlline korupsi penetapan Kuota Rokok dan Mikol dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Umar saleh di PN Tanjungpinang, Kamis (6/1/2022) (foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan kepala BP.Kawasan Bintan Mardiah, mengaku mengeluarkan ratusan bahkan ribuan kardus kuota rokok dan Minuman beralkohol (mikol) tanpa cukai di kawasan BP.Bintan, karena ditekan (Dipaksa-red) terdakwa Apri Sujadi, yang saat itu sebagai Bupati dan wakil sekaligus merangkap anggota DK-FTZ Kepri.

Hal itu dikatakan Mardiah saat diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa Apri Sujadi dan M.Umar Saleh dalam korupsi pengaturan kuota Rokok dan Mikol di PN Tipikor Tanjungpinang, Kamis (6/1/2022) kemarin.

Mardiah mengatakan, proses pengeluaran izin kuota Rokok pada sejumlah perusahaan pemohon dan distributor itu berlangsung sejak Apri Sujadi dilantik dan diangkat sebagai Bupati Bintan pada Februari 2016.

Hal itu diawali dengan sidak yang dilakukan Bupati Bintan Apri Sujadi, atas sejumlah perusahaan Rokok dan mikol di Bintan yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dikeluarkan Disperindag Bintan. Kemudian adanya pertemuan Apri Sujadi bersama kepala disperindag Edi Prabudi dengan sejumlah pengusaha.

Dari sidak dan pertemuan itu, selanjutnya Apri Sujadi melalui ajudan Rizki Bintani menelphond saksi dan mengatakan dipanggil Bupati Apri Sujadi ka Kantor. Atas undangan itu, selanjutnya Mardiah menghadap dan melakukan pertemuan dengan Bupati Bintan terdakwa Apri Sujadi bersama Edi Pribadi.

Dalam pertemuan itu lanjut saksi, Apri Sujadi mempertanyakan mengenai jumlah kuota rokok dan mikol yang telah diKeluarkan BP.Kawasan. Dan atas pertanyaan itu, Mardiah mengatakan hingga Februari 2016 BP.Kawasan Bintan telah mengeluarkan seluruh kuota Rokok dan Mikol sebagaimana besaran kuota pada 2015 lalu.

Selain itu, Mardiah juga mengaku menyampaikan surat teguran Bea dan Cukai pada Desember 2015 atas kelebihan pengurusan Izin kuota Rokok yang dilakukan. Namun, Oleh terdakwa Apri Sujadi meminta Mardiah agar menerbitkan kuota Rokok dan Minuman beralkohol lagi.

“Dalam pertemuan itu, Pak Apri menyodorkan nama-nama perusahan agar diatur dan diberikan kuota Rokok. “Tolong diurus ini dan diproses” kata Apri Sujadi sambil menyerahkan berkas,” ujar Mardiah menirukan ucapan Apri.

Atas perintah itu lanjut Mardiah, dia bersama anggota BP.Kawasan Bintan melakukan rapat dan evaluasi atas kuota rokok dan Mikol yang sebelumnya telah dikeluarkan.

“Dari rapat yang dilakukan dengan bagian perizinan dan Sekretaris BP.Kawasan Bintan, selanjutnya disepakati pengeluaran kuota dan izin SK BP.Kawasan Bintan pada 13 ditambah 4 perusahaan pemohon dan distributor Rokok dan Mikol di Bintan,” ujarnya.

Mardiah juga mengatakan, setiap SK penetapan kuota Rokok dan Mikol yang ditandatangani, Disodorkan anggota BP.Kawasan Bintan bagian perizinan (Restauli Napitupulu) ke mejanya untuk ditandatangaik dengan mengatakan kuota itu untuk perusahaan itu sesuai dengan permintaan Apri Sujadi.

“Setiap SK izin kuota Rokok dan Mikol yang saya tandatangani di BP.Kawasan, dikatakan Restauli dan Edi Pribadi  adalah perusahaan yang direkomendasikan Pak Apri Sujadi,” sebutnya.

Namun demikian, hal itu diakui saksi tidak pernah dipastikan, bahwa izin kuota yang disampaikan Ristauli mengatasnamakan Apri Sujadi itu benar atau tidak.

Selain itu, Mardiah juga mengakui, sebelum Apri Sujadi menjabat sebagai Bupati Bintan pada 2016, Pada 2015, Dia juga telah mengeluarkan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan.

Pada tahun 2015 kata Mardiah, penetapan dan pengeluaran kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan dilakukan berdasarkan Asumsi kebutuhan dari tahun sebelumnya kepada sejumlah perusahaan pemohon dan distributor rokok di Bintan.

Ketika ditanya Jaksa KPK dan majelis Hakim mengenai tata cara dan mekanisme penetapan kuota Rokok dan Mikol yang dilakukan pada 2015, Mardiah mengakui tidak ada dan hanya melalui asumsi kebutuhan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan mengenai mekanisme penetapan perusahaan penerima Kuota Rokok dan Mikol setiap tahunya, Mardiah juga mengakui, juga tidak ada dasar aturan dan mekanismenya dan hanya kebiasaan saja.

“Tidak ada mekanisme perusahaan permohonan Perusahan dan distribusi rokok dan Mikol. Hanya kebiasaan setiap tahunya saja, masing-masing perusahaan mengajukan permohonan,” ujarnya.

Apri Sujadi Bantah Keterangan Mardiah

Menanggapi keterangan Mardiah, terdakwa Apri Sujadi menyatakan keberatan dan menyatakan, Pihaknya tidak benar mengintervensi dan menekan Kepala BP.Kawasan Bintan itu.

Apri mengatakan, saat dia memanggil dan bertemu dengan Mardiah, BP.Kawasan Bintan yang saat itu dipimpin saksi, pada Februari hingga Maret 2016 sudah mengeluarkan kuota Rokok dan Mikol.

“Sebelum pertemuan diawali dengan sidak, Saya tanya mengenai jumlah kuota yang dikeluarkan BP.Kawasan. Saksi (Mardiah) menyampaikan masih ada peluang. Jadi tidak benar saya mengintervensi dan memaksa keluarkan kuota,” kata Apri.

Selain itu lanjutnya, dalam pertemuan itu, Mardiah juga mengatakan pada 2015 telah menetapkan 27 ribu kardus izin kuota rokok dan terealisasi 17 ribu Kardus.

Kemudian pada bulan Maret 2016, Mardiah juga mengaku sudah mengeluarkan 11.600 karton kuota rokok melalui SK tanpa melalui koordinasi dengan terdakwa yang saat itu sudah dilantik sebagai Bupati Bintan.

Dan terdakwa juga membantah menitipkan sejumlah perusahaan ke BP.Kawasan Bintan agar kuota rokok dan Mikol dikeluarkan.

Atas sanggahan dan tanggapan terdakwa Apri Sujadi ini, Mardiah menyatakan tetap pada keteranganya.

Dalam sidang dengan pemeriksaan saksi kedua ini, juga dilakukan pemeriksaan Barang Bukti berupa SK BP.Kawasan Bintan yang diakui ditandatangani Mardiah dalam penetapan Kuota rokok dan Mikol 2016.

Adapun 13 keputusan pemberian kuota Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dilakukan Mardiah sepanjang 2016, adalah kepada PT Tirta Anugrah Sukses dengan pemohon Ganda tua Sihombing.

Kemudian kepada PT Pantja Artha Niaga yang diajukan oleh Lekhraj Daulatram V. Selanjutnya PT Berca Sauti Tobacco dengan distributor PT Bintan Anugrah Pratama, serta sejumlah perusahaan lainnya.

Pada bulan Mei tahun 2016, Mardiah kembali menerbitkan kuota rokok tambahan pada 4 perusahaan dan distributor yang mengajukan permintaan kuota kepadanya.

Ke 4 perusahan yang memperoleh izin kuota rokok dari Batam ke Bintan itu adalah PT.Tritunggal IND, Kemudian ke PT Universal Strategic Alliance dengan distributor PT Karya Putri Makmur. Selanjutnya kepada PT.Mustika Internasional dengan distributor PT.Tofa Niaga Fasya dan PT Pura Perkasa Jaya dengan distributor PT Yofa Niaga Fasya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...