Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kejati Kepri Terima 6 SPDP Terlapor Korupsi Dana Hibah Rp 4,7 M Dari Polda

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi (Foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Proses hukum dugaan korupsi Rp 4,7 miliar dana hibah APBD 2020 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri ditingkatkan ke Penyidikan.

Peningkatan penyelidikan (lid) ke Penyidikan (Dik) dugaan Korupsi dana Hibah/Bansos itu, ditandai dengan pengiriman 6 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Polda Kepri ke Kejaksaan Tinggi Kepri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setyono melalui Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi, membenarkan diterimanya 6 SPDP Penyidikan Polda atas dugaan korupsi dana hibah tersebut.

“SPDP sudah diterima Kejati pada Kamis (6/1/2022) kemarin, untuk 6 orang terlapor,” ujar Sugeng Riadi menjawab konfirmasi PRESMEDIA.ID, Sabtu (8/1/2022).

SPDP Penyidik Polda Kepri bernomor 1 hingga 6 tanggal 4 Januari 2022 itu, bertuliskan terlapor atas nama, As, Ms, Mi, Sp, Mk dan Tw.

Ke 6 terlapor lanjut Sugeng, disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ditempat terpisah, Kapolda Kepri Irjen Pol.Aris Budiman dan Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol.Teguh Widodo yang dikonfrimasi dengan penyidikan dugaan korupsi dana Hibah Dispora ini belum memberi tanggapan.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt yang juga dikonfirmasi wartawan, hanya mengatakan, kalau ada perkembangan akan disampaikan.

“Kalau ada perkembangan akan kita sampaikan secara resmi,” singkatnya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Rp.4,7 Miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Kepri tahun 2020. Dalam penyelidikan dugaan korupsi ini, Polisi juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Provinsi Kepri ke Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Selain pejabat, sejumlah pihak penerima dana hibah sebagai penyelenggara turnamen dan lomba dalam dugaan korupsi ini, juga telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polisi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kepri, menyatakan terdapat kelemahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah Provinsi Kepri di APBD 2020. Hal itu terjadi akibat tidak dilakukan verifikasi atas substansi dan fakta proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah yang diberikan.

Sejumlah kelemahan itu diakibatakan tidak adanya dibentuk tim evaluasi proposal hibah di Dispora Kepri. Verifikasi proposal hanya dilakukan atas kelengkapan administrasi. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan, juga tidak dipertimbangkan dalam pencairan dana Hibah.

Akibatnya, Rp 4,7 Miliar belanja hibah APBD 2020 yang diberikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri kepada 31 orang yang mengajukan Proposal, diduga disalahgunakan oleh 19 orang pengurus berbagai Organisasi, perkumpulan dan yayasan penerima.

Ke 19 orang pengurus berbagai Organisasi, Perkumpulan dan Yayasan yang dapat kucuran dana hibah ini, juga bukan merupakan pengurus atau panitia dari cabang olahraga atau turnamen yang dipertandingkan.

Selain itu, ke 19 orang penerima ratusan juta dana hibah APBD Kepri itu juga tampil sebagai wasit, juri dan bahkan juara dalam berbagai pertandingan dan lomba dan turnamen yang diselenggarakan dengan dana hibah APBD Kepri 2010 itu.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...