Penyidik Polda Periksa Tri dan Martin Maromon Atas Dugaan Korupsi Dana Hibah Dispora Kepri Rp4,7 M

*Kapolda dan Kabid Humas Enggan Beri Tanggapan Perkembangan Penyidikan        

Salah satu terlapor dugaan Korupsi Dana Hibah Uang APBD 2020 di Dispora Kepri, diperiksa penyidik Polda di salah satu ruangan Polres Tanjungpinang (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyidik Polda Kepri kembali memanggil dan memeriksa sejumlah terlapor dan ASN Provinsi Kepri atas dugaan korupsi dana hibah APBD Rp 4,7 miliar di Dispora Kepri tahun 2020.

Pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah ASN dan terlapor dugaan korupsi ini, dilakukan penyidik Polda Kepri di Satreskrim Polres Tanjungpinang, Selasa (11/1/2022).

Informasi yang dihimpun Media, Pemeriksaan terhadap terlapor dan sejumlah ASN Provinsi Kepri itu sudah berlangsung sejak Senin (10/1/2022) kemarin.

Pantauan Media di Satreskrim Polres Tanjungpinang, terlihat ASN Provinsi Kepri Tri Wahyu Widadi diperiksa secara maraton sejak pagi hingga malam. Namun ketika dikonfirmasi Media mengenai pemeriksaanya, Tri Wahyu enggan berkomentar.

Selain itu, ada juga mantan anggota DPRD kota Tanjungpinang Irsyadul Fauzi dan sejumlah terlapor dan saksi lainya yang dipanggil dan diperiksa di sejumlah ruangan penyidikan Sat Reskrim Polres Tanjungpinang.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik Polda juga memanggil dan memeriksa Mantan Kepala Biro Umum Provinsi Kepri Martin Maromon yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Provinsi Kepri, diperiksa di ruang unit Tipiter.

Saat dikonfirmasi, Martin membenarkan dirinya turut diperiksa terkait dugaan korupsi dana hibah pada sejumlah kegiatan pertandingan dan turnamen Dispora Kepri itu. Namun Dia mengatakan hanya dimintai keterangan mengenai pengajuan proposal.

“Hanya diminta keterangan terkait pengajuan Proposal saja, Karena memang proposal yang diajukan masing-masing pihak itu dari Biro Umum saat itu,” kata Martin.

Disinggung dengan pemberiaan Hibah Barang berupa Mobil Jenazah dan dan Bantuan Mobil lainya pada sejumlah paguyuban dan Organisasi yang juga diadakan Biro Umum dari dana Hibah APBD 2020 itu, Martin mengatakan, Penyidik Polda tidak melakukan penyidikan  tentang pemberian barang hibah itu.

“Yang diproses ini hanya mengenai dana Hibah pemberian Uang dan tidak menyangkut pemberiaan hibah barang,” ujarnya.

Kemudian menjelang malam, 8 orang penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, terlihat mengumpulkan dan mengangkut sejumlah berkas Dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan dari sejumlah terlapor dan saksi. Namun ketika dikonfirmasi wartawan, sejumlah penyidik Polda itu enggan memberikan komentar.

Di Tempat terpisah, Kapolda Kepri Irjen Pol Arif Budiman dan Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Agung yang dikonfirmasi media terkait update perkembangan penyidikan dugaan korupsi Dana Hibah di Dispora Kepri ini juga enggan memberi tanggapan.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Hery Golden Heart yang juga berusaha di konfrimasi, juga enggan memberi tanggapan ke Media.

Sebelumnya, Polda Kepri telah meningkatkan proses hukum dugaan korupsi Rp 4.7 Miliar dana Hibah APBD Kepri 2020 di dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri ini ke Penyidikan.

Peningkatan proses hukum penyidikan dugaan korupsi itu, ditandai dengan Pengiriman 6 SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Polda Kepri ke Kejaksaan Tinggi Kepri.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi, juga  membenarkan diterimanya 6 SPDP Penyidikan Polda Kepri atas dugaan korupsi dana hibah provinsi tersebut.

SPDP katnya, diterima Kejaksaan Tinggi Kepri dari Penyidik Polda pada Kamis (6/1/2022) kemarin.

“SPDP Penyidik Polda Kepri bernomor 1 hingga 6 tanggal 4 Januari 2022 itu atas Nama terlapor As, Ms, Mi, Sp, Mk dan Tw,” ujarnya.

Ke 6 terlapor lanjut Sugeng, disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, penggunaan Rp 87 Miliar dana Hibah provinsi Kepri tahun 2020 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Kepri.

Dalam temuan BPK, terdapat kelemahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah Provinsi Kepri di APBD 2020. Hal itu terjadi akibat tidak adanya dilakukan verifikasi atas substansi dan fakta proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah yang diberikan. Sejumlah kelemahan itu diakibatkan tidak adanya dibentuk tim evaluasi proposal hibah di Dispora Kepri.

Verifikasi proposal lanjutnya, hanya dilakukan atas kelengkapan administrasi sementara laporan pertanggungjawaban penggunaan tidak dipertimbangkan dalam pencairan dana Hibah.

Akibatnya, Rp 4,7 Miliar belanja hibah APBD 2020 Provinsi Kepri yang disalurkan dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, kepada 31 orang yang mengajukan Proposal diduga disalahgunakan oleh 19 orang pengurus berbagai Organisasi, perkumpulan dan yayasan penerima.

Ke 19 orang pengurus berbagai Organisasi, Perkumpulan dan Yayasan yang dapat kucuran dana hibah ini, juga bukan merupakan pengurus atau panitia dari cabang olahraga atau turnamen yang dipertandingkan.

Selain itu, ke 19 orang penerima ratusan juta dana hibah APBD Kepri itu juga tampil sebagai wasit, juri dan bahkan juara dalam berbagai pertandingan dan lomba dan turnamen yang diselenggarakan dengan dana hibah APBD Kepri 2010 itu.

Penulis:Roland
Editor   :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.