Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Resteuli Sebut, Penambahan Kuota Rokok di BP.Kawasan Bintan Atas Perintah Apri Sujadi

*Penentuaan Kuota Rokok BP.Bintan Hanya Melalui Bincang-Bincang

Sidang Korupsi pengaturan kuota Rokok dan Mikol Bintan, dengan agenda pemeriksaan saksi Resteuli Napitupulu

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Tiga saksi sidang lanjutan dugaan korupsi pengaturan kuota Rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) 2016-2018 di BP.Kawasan Bintan, dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar kembali digelar di PN Tanjungpinang Kamis (13/1/2022).

Ke tiga saksi yang dihadirkan adalah mantan anggota II BP.Kawasan Bintan Resteuli, Yurioskandar dan Alfeni Harmi. Ketiga saksi diperiksa secara terpisah dan bergantiaan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Dalam kesaksianya, Resteuli mengatakan, pengeluaran tambahan kuota Rokok tahun 2016, dilakukan atas perintah dan permintaan terdakwa Apri Sujadi. Permintaan itu lanjut saksi, disampaiakan terdakwa, ketika saksi dan Mardiah dipanggil dan ditanya mengenai kuota rokok di BP.Kawasan Bintan.

“Saat itu saya bilang kuota Rokok di BP.Kawasan Bintan sudah habis. Dan saat itu, Kami juga memberitahukan adanya surat evaluasi dari BC atas pengeluaran kuota Rokok tahun 2015,” katanya.

Namun oleh terdakwa lanjut saksi, meminta agar kuota rokok di BP.Kawasan Bintan itu ditambah.

“Saat itu Apri meminta supaya ada penambahan kuota rokok dan memberikan kuota pada salah satu perusahaan,” kata saksi.

Atas permintaan itu lanjut Resteulia, Mardiah dan dirinya mengiyakan. Selanjutnya, setelah pertemuan itu, Ajudan Apri Sujadi bernama Rizki Bintani kembali menelpon saksi Risteuli untuk mempertanyakan  penambahan dan pemberian kuota rokok itu kepada PT.Karya Putri Makmur.

“Karena saya selalu ditelpon Rizki Bintani, akhirnya Mardiah memerintahkan untuk melakukan penambahan kuota,” kata saksi lagi.

Resteuli juga mengatakan, seluruh penambahan kuota rokok yang dilakukan BP.Kawasan Bintan, didiskusikan dengan Kepala BP.Kawasan Bintan Mardiah selanjutnya ditetapkan dengan SK yang diketiknya.

“Saya tidak berani melakukan penerbitan penambahan kuota kalau tidak ada persetujuan dari Ketua BP.Kawasan,” ujarnya.

Penetapan Kuota Rokok BP.Bintan Hanya Melalui Bincang-Bincang

Sementra itu, ketika ditanya Hakim mengenai mekanisme pengeluaran kuota Rokok pada setiap perusahaan yang dilakukan,  saksi Resteuli mengaku tidak tahu dan BP.Bintan tidak memiliki dasar peraturan yang mengikat. Dan pengeluaran kuota rokok dan Mikol pada 2015-2016 tidak ada pembahasan dan hanya melalui bincang-bincang saja, serta melakukan konsultasi dengan pusat.

“Mekanisme penetapan dan penentuan kuota tidak ada. Saya hanya fokus ke izin usaha, mengenai kuota sama-sama tidak paham semua,” jelasnya.

Sementara itu, ketika ditanya Hakim dan JPU menangani syarat dan mekanisme penetapan perusahaan penerima kuota, Saksi Resteuli mengatakan juga tidak ada syarat dan pelelangan.

“Penetapan perusahaan penerima kuota tidak ada dilelang. Semua perusahaan yang memiliki izin usaha dapat mengajukan dengan jumlah kuota,” jelasnya.

Atas pemberiaan izin kuota itu, saksi mengaku pada 2016 BP.Kawasan Bintan jaman Mardiah mengeluarkan 13,764 kardus rokok melalui SK BP.Kawasan Bintan.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...