Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Alfeni Beberkan Nama-Nama Pejabat Kepri Penerima Jatah Kuota Rokok BP.Kawasan Bintan Disidang Korupsi Apri

*Oknum Pejabat Kepolisian Dapat Jatah 3 Ribu Kardus Rokok BP.Kawasan

Saksi Yorioskandar dan Alfeni Harmi meninggalkan ruang Sidang usai diperilksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Terdakwa Apri dan M.Saleh Umar di PN Tanjungpinang, Kamis (13/1/2022) (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Staf bidang perindag dan penanaman modal badan pengusahaan (BP) Bintan, Alfeni Harmi membeberkan sejumlah pejabat di Kepri penerima jatah kuota rokok di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Selain Bupati nonaktif Apri Sujadi, Alfeni mengatakan kelebihan jatah rokok Non cukai BP.Kawasan Bintan, juga mengalir ke sejumlah petinggi Kepolisian di Kepri, mulai dari Wakapolda, Kapolres, Dandim, Kepala BC, LSM, Mahasiswa, hingga anggota DPRD dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan BP.Bintan.

Hal itu dikatakan Alfeni Harmi dan Yurioskandar saat diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar atas dugaan korupsi pengaturan Kuota rokok dan Mikol BP.Kawasan Bintan di PN Tipikor Tanjungpinang, Kamis (13/1/2022).

Dalam persidangan, Alfeni bahkan mengatakan, memiliki daftar list masing-masing nama pejabat Kepri yang menerima jatah kuota rokok dan Mikol yang dikeluarkan BP.Kawasan Bintan itu.

“Daftar itu juga sudah saya serahkan ke penyidik dan menjadi barang bukti di dalam BAP,” katanya saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK, saat itu juga membacakan dan menunjukan barang bukti daftar list sejumlah kesatuan dan nama pejabat Kepri, yang menerima jatah kuota rokok di BAP saksi. Sejumlah Nama itu antaralain, Bupati Bintan terdakwa Apri Sujadi (B1) mendapatkan kuota 13 ribu karton. Mantan Wakapolda Kepri inisial Yf, 3 ribu karton. Kemudian mantan Kapolres Bintan Bh (P1) mendapatkan jatah 2 ribu karton, Mantan kepala BC Dk (C1) sebanyak 2 ribu karton.

Selanjutnya, mantan Dandim inisial Cs pada 2017 sebanyak 2 ribu karton (SGL), Anggota DPRD Yt sebanyak 3 ribu karton, LSM Iip, Ketua serta anggota BP.Kawasan Bintan.

“Kuota yang diperoleh tidak sama, tetapi rata-rata jatah kuota rokok 2 ribu karton,” ujar Alfeni saat dikonfirmasi usai persidangan.

Daftar kode itu lanjut Alfeni, dibuat dan diserahkan pada saat bertemunya dengan Apri Sujadi di kediamannya. Selanjutnya hasil pertemuan itu, dilaporkan ke pimpinan BP.Kawasan Bintan.

“Arahan dari pimpinan (Apri Sujadi-red) saat itu, “Ikuti saja, apa hasilnya, nanti kita bicarakan bersama-sama,” ucapnya Alfeni menirukan ungkapan Apri dalam persidangan.

Dari hasil pertemuannya dengan terdakwa Apri Sujadi itu, selanjutnya Ricky Bintani yang merupakan ajudan Apri Sujadi, kemudian menelponnya dan menyatakan 21 ribu karton rokok yang disetujui Apri Sujadi itu ternyata tidak cukup.

“Akhirnya, kembali ditambah lagi 2 sampai 3 ribu karton pada 6 Februari 2018. Selanjutnya saya rekap jumlah mencapai 29.761 karton,” jelasnya.

Mengenai realisasi jatah kuota rokok masing-masing pejabat, Alfeni menyebutkan, sepengetahuanya, atas jatah kuota rokok itu semua pejabat menerimanya dari perusahaan yang diberikan kuota oleh BP.Kawasan Bintan.

Oknum Pejabat Kepolisian Dapat Jatah 3 Ribu Kardus Rokok BP.Kawasan

Pada sidang pemeriksaan Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Bintan saksi Alfeni Harmi dan anggota II bidang Pelayanan BP.Kawasan Bintan Yurioskandar ini, juga  diceritakan kronologis pemberian jatah 3 ribu kardus kuota rokok BP.Kawasan Bintan kepada mantan waka Polda Kepri.

Kepada Majelis Hakim dan Jaksa KPK saksi Alfeni, mengatakan mantan wakapolda saat itu, membeking tiga perusahan untuk mendapatkan kuota rokok dari BP.Kawasan Bintan.

Pembagian jatah kuota rokok pada  pejabat Kepolisian Bintang satu itu, berawal ketika saksi mengaku dihubungi terdakwa Apri Sujadi, agar menelpon oknum pejabat Kepolisian di Kepri itu.

“Pada waktu itu saya ditelpon Bupati Bintan (terdakwa Apri Sujadi) dan menyuruh untuk memberikan kuota sebanyak 4 ribu karton kepada Wakapolda Pak Yf ,” ungkap Alfeni.

Selanjutnya, terdakwa Apri Sujadi juga memberikan nomor Wakapolda itu, Tetapi saat itu dia tidak berani menelepon secara langsung.

Selanjutnya, perintah terdakwa Apri Sujadi itu dikoordinasikan dengan saksi Yurioskandar, dengan mengatakan ada perintah dari Apri Sujadi untuk menghubungi dan memberikan 4 ribu kardus kuota rokok di BP.Kawasan Bintan ke pejabat Polda itu.

“Awalnya jatah kuota rokoknya diberi 4 ribu karton. Tetapi jadinya 3 ribu karton,” jelasnya.

Selanjutnya, Yurioskandar menghubungi orang Nomor dua di Polda itu dengan membuat janji, untuk bertemu di CK Hotel Tanjungpinang. Selanjutnya pertemuan Yurioskandar dan Alfeni pun berlangsung.

“Pada pertemuan itu, selain banyak berbincang-bincang tentang hal lain. Diujung cerita, beliau menyampaikan bahwa perusahaannya atas nama Yani,” ungkapnya Alfeni.

Selanjutnya, Jaksa KPK juga membacakan BAP Alfeni pada Penyidikan KPK, Tiga perusahaan yang direkomendasikan oleh mantan Wakapolda saat itu, diantaranya PT.Sukses Perkasa Mandiri, PT.Batam Prima Perkasa, PT.Lautan Emas Khatulistiwa.

Namun atas sejumlah perusahan itu, Alfei mengaku tidak mengetahui persis nama-nama perusahan itu, karena yang mengurus bukan mantan wakapolda Kepri itu, tetapi mengurus pengajuan kuota itu adalah Andre dari PT.Batam Prima Perkasa.

“Kami tidak tahu persis, karena yang mengurus bukan Pak Wakapolda Yf, Tapi Andre dari PT.Batam Prima Perkasa,” ujarnya.

Ditempat yang sama, saksi Yurioskandar juga membenarkan pertemuan  dengan mantan Wakapolda Kepri itu, membicarakan kuota rokok dari BP.Kawasan Bintan itu.

“Saat itu kami bertiga dan membicarakan hal lain. Saya juga kurang ingat, yang jelas dia mau bertemu untuk mengurus kuota rokok. Saya awalnya tidak tahu bahwa di belakangnya adalah wakapolda Yf,” Yurioskandar.

Usai persidangan Jaksa KPK Joko Hermawan juga mengatakan pertanyaan yang diajukan kepada saksi Alfeni itu, sesuai dengan yang diungkapkannya didalam BAP. Dan Nama mantan Wakapolda itu, juga diungkapkan mendapat jatah dari korupsi pengaturan kuota rokok di BP.Kawasan Bintan tersebut.

“Di BAP juga saksi menyebut, Tapi kalau benar atau tidak, kita tidak bisa memastikan nama nya. Alfeni tidak dapat memastikan apakah kuota itu berasal dari situ atau tidak,” tambahnya.

Selain itu Joko juga menyebut, mantan Wakapolda yang disebutkan Alfeni di BAP, juga sebagai saksi dalam berkas perkara Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar.

“Namun apakah nanti dijadikan saksi atau tidak, nanti kita lihat perkembangan sidang dalam kebutuhan pembuktian,” pungkasnya

Atas keterangan saksi Alfeni ini, 5 majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang terlihat geleng-geleng kepala. Sebelum akhirnya Ketua Majelis Hakim Riska Widiana menunda persidangan hingga Rabu (19/1/2021) mendatang.

Sebelumnya, Dua terdakwa pengaturan kuota Rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) Non Cukai yang dikeluarkan BP.Kawasan Bintan 2016-2018, Apri Sujadi dan M.Saleh Umar didakwa Pasal berlapis oleh Jaksa KPK.

Kedua terdakwa dinyatakan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan lain dalam pengaturan kuota Rokok dan Mikol 2016-2018 di BP.Kawasan Bintan, hingga merugikan keuangan negara Rp 425.950 Miliar lebih.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyatakan terdakwa Apri Sujadi bersama-sama dengan M.Saleh Umar sebagai Plt.Kepala BP. Kawasan Bintan, melakukan beberapa perbuatan kejahatan melawan hukum dalam pengaturan peredaran barang kena cukai berupa Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018.

Sejumlah perbuatan melawan hukum dalam korupsi yang dilakukan Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, dikatakan Jaksa KPK bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017.

Atas perbuatanya, terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar didakwaan melanggar pasal 2 ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsider. Da Dakwaan Primer, melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Penulis:Tim Redaksi
Editor   :Redaksi

Comments
Loading...