Pansus Angket DPRD Tanjungpinang Rekomendasikan Wali Kota Dimakzulkan

Anggota DPRD kota Tanjungpinang saat melakukan Rapat.(Foto: Dok/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Panitia hak angket DPRD Kota Tanjungpinang, telah selesai melakukan penyelidikan terkait kebijakan wali kota yang diduga melanggar aturan dan UU dalam penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) dan Tambahan Penghasilan Objek Lainnya (TPOL) wali kota dan wakil wali kota, melalui Perwako Nomor 56 tahun 2019.

Selanjutnya temuan Pansus Angket DPRD kota Tanjungpinang itu, juga telah dilaporkan pada DPRD melalui sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang, Senin (17/1/2022) kemarin.

Ketua Panitia Pansus Angket Momon Faulanda Adinata dalam laporannya menyatakan fokus utama penyelidikan Pansus angket DPRD adalah Perwako Nomor 56 tahun 2019 yang diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atas sejumlah rangkaian penyelidikan yang dilakukan, pansus angket DPRD kota Tanjungpinang merekomendasikan, hasil penyelidikan Pansus Angket, terdapat dugaan pelanggaran peraturan dan UU yang dilakukan Wali kota dalam mengeluarkan kebijakan TPP dan TPOL, ASN, Wali kota dan wakil wali kota.

Atas hal itu lanjut Momon, Pansus Angket merekomendasikan, agar DPRD Kota Tanjungpinang segera menindaklanjuti hasil penyelidikan panitia hak angket dengan meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri dan dapat diambil tindakan oleh Kementrian Dalam Negeri, sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Kedua, pansus Angket juga merekomendasikan, agar DPRD Tanjungpinang meneruskan hak angket ke hak konstitusi lainnya yaitu, menyatakan pendapat.

Dan melakukan uji pendapat ke Mahkamah Agung terkait Pemakzulan Walikota Tanjungpinang karena patut diduga, Bahwa Wali Kota Tanjungpinang telah melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta diduga telah melampaui kewenangan dalam penyelenggaraan Perintah Daerah.

Ke tiga, DPRD Kota Tanjungpinang juga direkomendasikan menindaklanjuti hasil penyelidikan Panitia Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang untuk dapat diteruskan ke Penegak hukum atas dugaan penyalahgunaan Keuangan Daerah akibat Penerimaan TPP ASN yang diterima Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.