Ini Pengakuan Pejabat Pemko Atas Perwako TPP ASN dan TPOL Walikota Hj.Rahma

Diwarning Mendagri, Kabag Hukum Pemko Sebut TPP dan TPOL Walikota Tidak Perlu Persetujuan Mendagri

Wako Tanjungpinang Rahma melantik 272 pejabat Pemko termasuk, Dalam pelantikan iini tersangka korupsi BPHTB juga dilantik dilantik sebagai Kabid di Dinas sosial Tanjungpinang. (Foto:Dokumentasi presmedia.Id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sejumlah pejabat Pemerintah kota Tanjungpinang menyatakan pembentukan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 56 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan Tunjangan Penghasilan Objek Lainya (TPOL) Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah kota tanjungpinang dari awal sudah menyalahi aturan.

Namun ketika tim pembentukan Drafting perubahan Perwako 56 tahun 2019 itu dibentuk dan Drafting perubahanya disiapkan, Wali kota Tanjungpinang yang saat itu sudah dijabat Hj.Rahma menggantikan almarhum H.Syahrul, tidak mau menandatangani SK pembentukan tim dan perubahan Drafting Perwako itu.

Mendagri Warning Walikota Tidak Boleh Menerima TPP-ASN

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, mengatakan setelah DPRD menggulirkan Hak Interpelasi terkait Perwako Nomor 56 Tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah konsultasi ke Gubernur Kepulauan Riau untuk merubah Perwako Nomor 56 Tahun 2019 dan membentuk Tim untuk mempersiapkan Draft Perubahan Perwako itu.

“Namun hingga akhir 2020, Walikota Tanjungpinang yang saat itu dijabat Hj.Rahma tidak menandatanganinya SK penetapan Tim perubahan Perwako itu,” katanya saat diperiksa dan diminta keterangan oleh pansus hak angket DPRD Tanjungpinang.

Selanjutnya kata Teguh, pada 26 Maret 2021 lalu, Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dipimpin Walikota Tanjungpinang bersama dengan sejumlah kepala OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang juga melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri atas Perwako itu.

“Hasilnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan langsung kepada Walikota dan rombongan bahwa Walikota tidak boleh menerima TPP ASN,” ujarnya.

Atas konsultasi itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian menyiapkan Draft Perwako Nomor 28 Tahun 2021 Tentang TPP-ASN dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang TPP dan TPOL Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Kedua Perwako ini merupakan pemisahan dari Perwako Nomor 56 Tahun 2019 yang menjadi satu antara TPP untuk ASN dan Kepala Daerah,” katanya.

Pembentukan Perwako Nomor 28 Tahun 2021 Tentang TPP-ASN, ada dibentuk Tim Pembahasan dengan Surat Keputusan Walikota dimana Ketua Tim nya adalah Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang.

Sedangkan Perwako nomor 29 tahun 2021 tentang TPP dan TPOL Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memiliki Tim pembahasan sebab tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan oleh wali kota.

“Kemudian pembahasan lanjutan Perwako ini, saya sebagai Sekretaris Daerah, juga sudah tidak pernah dilibatkan. Namun saya juga pernah mengingatkan ke BPKAD sebagai OPD Pengusul Perwako, agar memperhatikan arahan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri pada saat Konsultasi dimana Kepala Daerah tidak boleh menerima TPP ASN,” katanya.

Sementara itu, Mantan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Winarsih mengatakan, Perwako Nomor 56 Tahun 2019 tidak pernah dilakukan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dan ketika Hak Interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang 2020 bergulir, telah dibentuk Tim Pembahasan untuk Perubahan Perwako Nomor 56 Tahun 2019. Draft Perwako Perubahannya juga sudah disiapkan. Namun Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma tidak menandatangani Rancangan Perubahan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 itu.

Kabag hukum ini juga mengatakan, pembahasan semua Perwako baik Perwako Nomor 56 Tahun 2019 maupun Perwako Nomor 28 Tahun 2021 dan Perwako Nomor 29 Tahun 2021 seluruhnya melibatkan dan atas sepengetahuan Walikota Tanjungpinang.

Kabag Hukum Sebut TPP dan TPOL Walikota Tidak Perlu Persetujuan Mendagri

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Lia Adhayatni mengatakan, Perwako Nomor 56 Tahun 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tambahan Penghasilan Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 109 Tahun 2000.

Menurutnya, Tunjangan lainnya dalam aturan itu adalah yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga jika dikaitkan dengan Logika Hukum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki hak menerima TPP dan TPOL.

Kabag Hukum bergelar S2 ini, juga menyatakan Penetapan Perwako dan pemberian TPOL Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Perwako Nomor 29 Tahun 2021 tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dan terkait dengan fasilitasi pembentukan Peraturan kota ke Pemerintah Provinsi Kepri, dalam Pembentukan Peraturan Walikota, juga dikatakan tidak semua wajib dilakukan fasilitasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi.

“Seperti terkait Perwako Nomor 56 Tahun 2019, tidak wajib dilakukan Fasilitasi, sebab Peraturan tersebut bersifat Urgen dengan pertimbangan agar tidak menghambat jalannya Pemerintahan,” katanya.

Perwako TPP dan TPOL  Wali kota Diprakarsai BPKAD

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang Yuswandi, mengatakan, Pihaknya di (BPKAD) kota Tanjungpinang merupakan dinas yang memprakarsai Perwako TPP dan TPOL walikota dan wakil walikota Tanjungpinang.

“Perwako Nomor 56 Tahun 2019, dasar hukumnya diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam ketentuan tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan Jabatan dan tunjangan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dan atas rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang atas Hak Interpelasi yang digulirkan, Tim di Pemko Tanjungpinang sebelumnya juga sudah pernah melakukan pembahasan terhadap Perwako Nomor 56 Tahun 2019 dan menyusun Draft Perubahan.

“Namun Draft tersebut tidak disetujui oleh Walikota Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Hj.Rahma. Karena tidak disetujui, kemudian kami di BPKAD menyusun Rancangan Perwako yang kemudian menjadi Perwako Nomor 28 Tahun 2021 dan Perwako Nomor 29 Tahun 2021,” kata Yuswandi.

Selain itu, Yuswandi juga mengatakan, jika sebelumnya Pemerintah Kota Tanjungpinang yang saat itu dipimpin Walikota, sudah pernah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

“Dari konsultasi iru, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyarankan, agar Walikota menerima insentif dari upah pungut sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” katanya.

Namun Insentif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 itu tidak bisa diterima walikota dan wakil wali kota karena kota Tanjungpinang sudah menerapkan Remunerasi atas diberlakukannya Perwako Nomor 56 Tahun 2019 maupun Perwako Nomor 29 Tahun 2021.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Nopirman Syahputra mengatakan, Perwako Nomor 29 Tahun 2021 tidak memiliki SK Tim Pembahasan. SK Tim Pembahasan hanya Perwako Nomor 28 Tahun 2021.

“Terkait hak keuangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Tim Pembahasan saat itu juga sudah diingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Kepala Bapelitbang Pemko Tanjungpinang “Buang Badan”

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Pemerintah Kota Tanjungpinang Surjadi yang diminta keterangan oleh pansus angket DPRD, terkesan banyak “Buang Badan”.

Sujadi mengatakan, tidak ikut dalam Tim pembahasan Perwako nomor 56 tahun 2019, karena saat itu jabatanya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.

Demikian juga saat berangkat ke Jakarta melakukan konsultasi ke Mendagri, Kendati Dia mengaku ikut dan hadir, namun kapasitasnya saat itu adalah untuk membahas usulan pasar dan dan rehab rumah sakit.

“Tapi pada saat Konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen menganjurkan agar Walikota menerima honor-honor saja justru akan lebih besar,” katanya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menganjurkan, agar Nomenklatur Perwako Nomor 28 dan 29 itu tidak menyebutkan TPP untuk Kepala Daerah tetapi dengan Nomenklatur TPOL.

Saksi lain Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Abdul Syakur, kepada Pansus Angket DPRD mengatakan, sebagai Bendahara, dirinya hanya mengajukan SPP pembayaran tunjangan TPP dan TPOL walikota dan wakil wali kota untuk bulan Januari yang dibayarkan Februari.

Namun ketika Pansus DPRD meminta menunjukan dokumen/bukti pembayaran TPP Walikota dan Wakil Walikota, Abdul Syukur tidak mau menyerahkan.

TPP dan TPOL Walikota Dibayar Dari Rekening TPP-ASN   

Di Tempat terpisah, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Rino Haryanto kepada DPRD mengatakan, Nomenklatur pembayaran TPP Walikota dan Wakil Walikota dalam RKA APBD, Nama dan nomor rekeningnya menggunakan Rekening TPP-ASN.

Pansus Angket yang meminta keterangan dan dokumen pembayaran SPJ, SPM dan SP2D serta amprah Gaji dan Honorarium TPP dan TPOL Walikota dan Wakil Walikota kepada Milda selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang juga tidak mau menyerahkan.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.