Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Rumah Sakit Jadi Unit Kerja Khusus, ASN Diminta Pedomani 5 Program Prioritas Nasional

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo.

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo meminta, lima Program Prioritas Nasional jadi acuan dan pedoman kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Hal itu diungkapkannya saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri,Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

“Pada saat pelantikan Presiden ada 5 (lima) prioritas, bagaimana mampu menguasai teknologi yang tentunya berbudaya, melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya dalam menghubungkan kawasan distribusi maupun kawasan produksi, terutama kawasan wisata dalam meningkatkan nilai tambah,”ujarnya.

Selanjutnya,penyederhanaan regulasi sehingga prosedur yang panjang harus dipotong. Ini menjadi pedoman bagaimana mewujudkan birokrasi yang sederhana, kemudian transformasi ekonomi dan daya saing.

Rumah Sakit Jadi Unit Kerja Khusus

Dari beberapa prioritas Presiden tersebut, Kemendagri bersama Kemenkes dan KPK patut berbangga, karena telah berhasil mendorong Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Namun sesuai dengan ketentuan, mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut Direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

“Dari beberapa prioritas Bapak Presiden, maka hari ini kita bersyukur bahwa Kemendagri bersama dengan KPK mempu menerbitkan PP Nomor 72, termasuk dengan Kemenkes dan Pemda dalam menyikapi kelembagaan Rumah Sakit Daerah,”ujar Hadi.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...