Status Perbuatan Hukum Walikota dan Wawako Tanjungpinang Atas Dugaan Korupsi TPP/TPOL Segera Ditentukan Jaksa

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi(Foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepri mengatakan, setelah proses permintaan keterangan dan pengumpulan bukti selesai dilakukan, status perbutan hukum walikota dan wakil walikota dalam dugaan korupsi TPP/TPOL segera ditentukan.

Dengan selesainya proses Pulbaket Lid itu, Penyidik Kejaksaan akan segera melakukan gelar, untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana dan pelanggaran hukum yang yang dilaukan wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang itu, hingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam perolehan dana TPP dan TPOL atas Perwako yang dibuat.

Asisten pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi, mengatakan hingga saat proses pengumpulan bukti dan keterangan dalam perkara dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat itu masih terus berjalan.

“Dari 17 saksi yang sebelumnya yang sudah kami mintai keterangan, saat ini bertambah sudah 19 orang. Demikian juga barang bukti, juga kami minta berupa dokumen dan bukti lainnya,” kata Sugeng Riadi yang saat iru didampingi Kasi Penkum Kejati Jendra Firdaus serta Jaksa Koordinator Kejati, saat menjawab pertanyaan ormas LSM dalam penyelidikan kasus tersebut di Kejati Kepri, Jumat (11/2/2022).

Mengenai sejumlah pihak yang dipanggil, Sugeng dan Kasipenkum serta koordinator Pidsusnya enggan untuk membeberkan. Namun demikian, Ia mengakui, jika dalam perkara itu, pihaknya juga sudah memanggil dan memeriksa walikota Hj.Rahma dan wakil walikota Endang Abdulla.

“Selain itu, kami juga meminta keterangan anggota Dewan serta hasil penyelidikan Pansus Angket yang dilakukan. Demikian juga barang bukti dokumen, termasuk resi bukti pengembalian dana yang dilakukan Walikota dan wakil walikota ke Kas Daerah juga diminta,” katanya.

Untuk proses lanjutan, tambah Sugeng, pihaknya masih akan meminta keterangan tambahan beberapa pihak. Demikian juga keterangan ahli serta meminta alat bukti lainya.

“Setelah itu, Tim akan melakukan gelar, untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan masyarakat ini,” ujarnya.

Proses dan perkembangan pelaksanaan pulbaket led yang dilakukan, selanjutnya, juga dilaporkan ke Pimpinan Kejaksaan secara berjenjang, mulai dari Kejati Kepri hingga Kejaksaan Agung sesuai dengan SOP dan aturan di internal Kejaksaan.

Kejaksaan tegas Sugeng, akan bekerja secara profesional dan terbuka, sesuai dengan SOP Kejaksaan dalam penanganan dugaan korupsi yang dilaporkan dan menjadi atensi masyarakat itu.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.