MAKI Sorot Penyidikan dan Dakwaan Jaksa KPK di Korupsi Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol BP.Kawasan Bintan

*KPK: Keterlibatan Pihak Lain Akan Dikembangkan Setelah Ada Putusan Hakim

 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyoroti kinerja KPK yang diduga melakukan “tebang pilih” dan mempertontonkan ketidakadilan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana di korupsi pengaturan kuota rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan provinsi Kepri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mengatakan dugaan tebang pilih dan ketidak adilan dalam penanganan perkara korupsi di pengaturan kuota rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan itu, terlihat dari tidak adanya pendalaman dan pengembangan dari penyidik KPK atas dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

“Harusnya KPK menyeret dan memproses siapapun yang cukup bukti terlibat dalam kasus pengaturan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan itu,” kata Bonyamin pada PRESMEDIA.ID Kamis (17/3/2022).

Lebi lanjut Boyamin mengatakan, dengan fakta dan data yang terungkap di persidangan dua terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, seharusnya KPK memanggil dan memeriksa semua pihak yang disebut ikut terlibat mengatur dan menerima jatah kuota rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan itu.

Selain menyoroti penyidiak KPK yang belum menyentuh keterlibatan sejumlah pihak, MAKI juga menyoroti dakwaan Jaksa KPK yang hanya menjerat dua terdakwa korupsi pengaturan Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan dengan pasal tindak pidana Korupsi dan tidak dibarengi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 425.950 Miliar lebih itu.

“Harusnya KPK konsisten dengan pernyataannya yang akan menjerat terdakwa dengan pasal TPPU dan hal ini juga untuk mempermudah pelacakan para pihak yang diduga terlibat,” tegasnya.

Sebagaimana terungkap di sidang terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, sejumlah pejabat BP.Kawasan Bintan, Kepada OPD Bintan, dan anggota DPRD Bintan serta sejumlah pejabat Instansi vertikal di Kepri, turut terlibat dalam pengaturan dan memperoleh kuota rokok dan Mikol serta menerima dana sebagai jatah, “Manisnya Uang Haram” korupsi pengaturan kuota Rokok dan Minuman Beralkohol BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Bahkan saksi Alfeni Harmi dari staf bidang Perindag dan Penanaman modal Badan Pengusahaan (BP) Bintan, dalam keteranganya di Pengadilan, juga membeberkan sejumlah pejabat di Kepri yang mengatur dan menerima jatah kuota rokok BP.Kawasan Bintan itu pada 2016-2018.

Selain Bupati nonaktif Apri Sujadi, Alfeni mengatakan, kelebihan jatah rokok Non cukai BP.Kawasan Bintan, juga mengalir ke sejumlah petinggi Kepolisian di Kepri, mulai dari Wakapolda, Kapolres, Dandim, Kepala BC, LSM hingga anggota DPRD Bintan.

Dalam persidangan, Alfeni bahkan mengaku memiliki daftar list masing-masing nama pejabat Kepri yang menerima jatah kuota rokok dan Mikol yang dikeluarkan BP.Kawasan Bintan itu.

Dan data daftar list sejumlah pejabat Penerima kuota tersebut, juga diakuinya, sudah diserahkan ke penyidik KPK sebagai barang bukti di dalam BAP.

Sejumlah nama itu dikatakan Alfeni, terdiri dari Bupati Bintan terdakwa Apri Sujadi (B1) mendapatkan kuota 13 ribu karton. Mantan Wakapolda Kepri 3 ribu karton. Kemudian mantan Kapolres Bintan (P1) mendapatkan jatah 2 ribu karton, Mantan kepala BC Tanjungpinang (C1) sebanyak 2 ribu karton.

Selanjutnya, ada juga mantan Dandim inisial Cs pada 2017 memperoleh kuota rokok BP.Kawasan sebanyak 2 ribu karton (SGL), Anggota DPRD Bintan sebanyak 3 ribu karton, LSM dan Ketua serta anggota BP.Kawasan Bintan.

Daftar kode itu lanjut Alfeni, dibuat dan diserahkan pada saat dia bertemu dengan Apri Sujadi di kediamannya. Selanjutnya hasil pertemuan itu, dilaporkan ke pimpinan BP.Kawasan Bintan.

“Arahan dari pimpinan (Apri Sujadi-red) saat itu, “Ikuti saja, apa hasilnya, nanti kita bicarakan bersama-sama,” ucapnya Alfeni menirukan ungkapan Apri dalam persidangan itu.

Atas keterangan Alfeni ini, Terdakwa Apri Sujadi juga membenarkan sejumlah pejabat di Provinsi Kepri, termasuk anggota DPRD Bintan M.Yatir, yang ikut bermain dan menerima jatah kuota rokok di BP. Kawasan Bintan itu.

Hal itu dikatakan Apri Sujadi ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakan terkait kode simbol daftar List penerima jatah kuota rokok dan mikol sebagaimana yang dibuat oleh Alfeni, saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengaturan kuota rokok dan Mikol BP.Kawasan Bintan bersama dengan M.Saleh Umar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Tipikor Tanjungpinang, Selasa (15/3/2022).

Apri mengaku mengetahui sejumlah simbol dan nama di daftar list itu pada saat disidik KPK. Tetapi sebelumnya, Apri juga membenarkan, kalau sejumlah pejabat di Kepri itu mamang diketahuinya telah menerima jatah.

“Saya tahu itu ada simbol-simbol barang bukti di penyidik, tetapi saya ketahui mereka memang dapat jatah tersebut,” jelasnya.

KPK: Keterlibatan Pihak Lain Akan Dikembangkan Setelah Ada Putusan Hakim

Menanggapi hal ini, KPK melalui juru bicaranya Ali Fikri mengatakan, seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota rokok dan Mikol di Bintan itu, akan dinilai dan dianalisis Jaksa penuntut Umum.

“Jaksa akan menganalisis dan menilai semua fakta di Persidangan. Apakah ada keterkaitan keterangan saksi dan alat bukti lain dengan perbuatan terdakwa dimaksud, sehingga membentuk sebuah fakta hukum peran dan perbuatan pihak-pihak lain,” kata Ali Firkri pada PRESMEDIA.ID saat dikonfrimasi.

Prinsipnya lanjut Ali Fikri, jika ditemukan fakta hukum sebagaimana putusan nantinya terkait keterlibatan pihak lain, Maka KPK akan mengembangkan lebih lanjut.

“Kita ikuti dulu persidangannya, jika ada fakta hukum sebagaimana putusan nantinya terkait keterlibatan pihak lain, KPK akan mengenmbangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Penulis:Redaksi 
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.