Kejati Kepri Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi TPP/TPOL Wako dan Wawako Tanjungpinang

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Sugeng Riadi

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau menghentikan, penyelidikan dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan Tambahan Penghasilan Objek Lainnya (TPOL) Walikota dan wakil walikota Tanjungpinang.

Penghentiaan penyelidikan ini, dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan tindak lanjut atas laporan atau pengaduan nomor B-29/L.10.5/Fd.1/03/2022 tanggal 22 Maret 2022.

“Iya benar untuk penyelidikan kasus TPP/TPOL ASN di Pemko Tanjungpinang, telah dihentikan penyelidikannya,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Sugeng Riyadi, Jumat (25/3/2022).

Sugeng mengatakan, dari penyelidikan yang dilakukan tim-nya, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pada kasus yang dilaporkan warga Tanjungpinang itu, melainkan hanya kesalahan administratif.

“Intinya tim tidak menemukan peristiwa pidana, hanya kesalahan administratif,” jelasnya

Sebelumnya dugaan Korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tambahan Penghasilan Objek Lainnya (TPOL) ASN dan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang ini dilaporkan masyarakat ke Kejati Kepri.

Hal itu didasarkan atas Perwako Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran untuk Tunjangan lainnya walikota dan wakil walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tambahan Penghasilan Objek lainnya di Lingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Atas Perwako ini, walikota dan wakil wali kota Tanjungpinang yang dianggap sebagai juga seorang “ASN”, menerima ratusan juta dana TPP dan TPOL setiap bulan, sebagaimana yang diperoleh ASN di Pemko Tanjungpinang.

Atas laporan dugaan Korupsi oleh warga itu, Kejaksaan Tinggi Kepri melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Penyelidikan (Pulbaketlid).

Sebanyak 18 pejabat Pemko Tanjungpinang, termasuk Walikota dan wakil wali kota dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan.

Kepada penyidik Kejaksaan,sejumlah pejabat yang diperiksa mengakui menerima TPP tersebut. Dan selain ASN, wali kota dan wakil walikota Tanjungpinang juga disebut menerima TPP yang diubah menjadi TPOL melalui Perwako nomor 29 tahun 2021 itu.

Wali kota Hj.Rahma dan Wakil wali kota Endang Abdullah, juga dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan. Kepada penyidik Hj.Rahma juga mengaku, menerima dana TPP untuk ASN dari APBD kota Tanjungpinang itu.

Namun, karena menjadi polemik dan dilaporkan warga atas dugaan tindak pidana ke Kejaksaan Tinggi Kepri, Hj.Rahma dan Endang Abdullah, buru-buru mengembalikan dana TPP yang tidak semestinya
mereka terima itu.

Proses pengembalian, dilakukan Rahma melalui penyetoran Rp.3,2 miliar dana TPP yang diterima periode 2020-2021. Sementara wakil walikota Endang Abdullah yang merupakan wakil walikota yang baru diangkat mengembalikan ratusan juta.

Pengembalian ini,juga dibenarkan Kejaksaan Tinggi Kepri, Hal itu diketahui berdasarkan data resi penyetoran yang saat pemeriksaan, juga ditunjukan Rahma ke penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.