Perjanjian Keliru Penyebab Disharmoniasi Ansar-Marlin

Syaiful,SE
Syaiful,SE Pengamat politik dan medsos di Tanjungpinang-provinsi Kepri. (Foto:Istimewa) 

Oleh: Syaiful SE 

PRESMEDIA.ID  -Tanpa terasa, kepemimpinan Ansar-Marlinsudah berjalan satu tahun sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri. Namun baru satu tahun berjalan hubungan kedua pemimpin ini sudah tidak harmonis.

Penyebabnya adalah janji bagi-bagi jabatan yang tidak fair yang mengakibatakan kedua pemimpin pilihan rakyat Kepri ini, terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terlihat teamwork yang solid antar keduanya.

Hal ini semakin nyata, ketika acara peringatan 1 tahun kepemimpinan Ansar-Marlin (Aman) pada Februari 2022 lalu. Wakil gubernur Kepri Marlin Agustina kala itu, tidak tanpa hadir pada acara peringatan 1 Tahun kepemimpinan mereka. Penyebabnya, Iya itu, Perjanjian “Jahanam” dan keliru yang tidak Semestinya terjadi.

Penulis juga pernah mendapat kiriman dokumen MoU perjanjian politik bagi-bagi jabatan kepala OPD kedua pemimpin ini. Dan perjanjian itu, sepertinya juga menyebar ke sejumlah Tokoh dan masyarakat umum lainya di Provinsi Kepri.

Konon katanya, dalam Mou perjanjian itu menyatakan, jika kedua pasangan (Anar-Marlin-red) menang pada Pilkada tahaun lalu, Posisi Sekda Kepri akan diisi dan tetapkan partai pendukung dari wakil Gubernur.

Atas perjanjian ini, sejumlah warga dan masyarakat termasuk penulis, juga heran. “Kenapa kok ada perjanjian bagi-bagi jabatan..?, Bukankah lebih elok kedua pemimpin itu sebaiknya membuat perjanjian dengan masyarakat sebagai komitmen dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Kepri?.

Selain itu bukankah dalam mengisi jabatan Sekda, Kepala OPD, Kabid dan Kasi bagi eselon I, II, III dan IV di instansi pemerintahan harus melalui open bidding atau tes terbuka bagi pejabat-pejabat yang memenuhi syarat?.

Secara etika demokrasi dan politik, perjanjian bagi-bagi jabatan kedua kepala daerah pilihan Rakyat Kepri ini secara nyata melanggar asas kepatutan serta aturan UU yang berlaku.

Karena, jika ada bagi-bagi jabatan, asumsinya berarti, tes open bidding yang dilaksanakan pemerintah terkesan hanya sebagai kegiatan seremonial dan menghabiskan anggaran membayar operasional serta honor tim seleksi.

Hal ini, juga tidak fair dan tidak mendidik, Karena, bukanlah sebuah keharusan pejabat eselon di lingkungan pemerintahan harus loyal pada kedua pemimpin, bukan sebaliknya ini orang si A dan orang si B.

Jika pola ini yang terjadi, maka wajar sejumlah kepala OPD dan ASN dilingkungan pemerintah provinsi Kepri tidak nyamanan untuk bekerka sehingga berdampak pada pada pelayanan.

Pertanyaannya kenapa posisi jabatan tersebut harus dibagi-bagi?, Apakah dengan menguasai Sekda sejumlah Eselon II dapat menjamin sebagai supporting utama ketika kedua pemimpin Kepri ini maju bertarung lagi di periode berikutnya?.

ASN Dilarang Bepolitik

Sebagai mana diamanatkan UU Aparaur Sipil Negara(ASN) dilarang berpolitik, tetapai dengan pola kepemimpinan yang mengkotak-kotakan pejabat dilingkungan kerja pemerintahan telah menjadikn ASN tersebut masuk pada tatanan dan lingkungan Polisik. Akibatnya, akan berdampak pada program pembangunan, demikian juga capaian Visi dan Misi Ansar-Marlin untuk membangun Kepri yang lebih sejahtera, tidak akan tercapai.

Menguasai pejabat dilingkungan pemerintah, juga tidak menjamin untuk menang di Pilkada. Hal itu bisa dilihat pada masa jabatan Ismeth Abdullah sebagai Gubernur Pertama provinsi Kepri.

Kala itu, Ismeth menguasai Sekda, Eselon II dan III bahkankan pejabat eselon IV. Namun disaat Istri beliau maju sebagai calon gubernur Kepri berdampingan dengan Edi Wijaya saat saat itu menjabat sebagai Sekdaprov 2010, Nyatanya kalah dengan pasangan Almarhum Ayah HM.Sani.

Walaupun Ayah Sani sebagai Wakil Gubernur saat itu, Namun diketahui, beliau dibatasi kewenangan dan sulit mendapatkan Support dari pejabat Eselon II.

Penulis juga sangat mengetahui persis proses kejadian waktu itu, karena kebetulan menjadi bagian dari Tim 2HMS. Bahkan, Almarhum yang saat itu minta tolong pada beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri, Hasilnya sangat mengecewakan, bahakan beliau (Almarhum Ayah Sani-red) sampai “mengurut dada” ketika mengetahui perilaku sejumlah pejabat itu. Namun atas izin Allah SWT, pasangan 2HMS memenangkan Pilkada tahun 2010 lalu.

Kemudian terakhir, hal yang sama, juga terjadi pada Pilkada 2020 dengan calon incumbent adalah Isdianto berpasangan dengan Suryani dari PKS.

Kala itu, bisa dikatakan Sekdaprov Kepri dan 85 persen pejabat Eselon di lingkungan Provinsi Kepri dikuasai Isdianto. Kebetulan, disaat yang bersamaan, Isdianto adalah pejabat tunggal tanpa ada wakil Gubernur. Buktinya pada Pilkada ini Isdianto-Suryani juga kalah dari pasangan Ansar-Marlin.

Berkaca dari dua kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa, menguasai Pejabat dilingkungan pemerintahan, tidak ada jaminan untuk memenangkan pilkada, KECUALI, “AKAN MENINGGALKAN KASUS KORUPSI Yang Akan terbOngkar DI KEMUDIAN HARI”.

Bagaimana Seorang Pemimpin Dicintai Masyarakatnya

Komitmen dengan janji- janji politiknya dan sukses menjalankan roda pemerintahan sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan dan adanya perbaikan di bidang perekonomian yang dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, InsyaAllah kemenangan berada didepan mata pada Pilkada berikutnya.

Sebagai masyarakat semua berharap, agar pada Pilkada 2024 mendatang hendaknya tidak ada lagi MoU antara Gubernur dan wakil gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tentang pembagian jatah Jabat Sekda, Eselon 2 dan jabatan lainya karena sesuai dengan aturan ASN itu dilarang dan tidak boleh berpolitik.

Bukankah perjanjian seperti itu banyak mudaratnya, sudah banyak kejadian gubernur dan wagub, walikota dan wakil bupati dan wakil bupati pecah kongsi gara-gara bagi-bagi jatah jabatan, bahkan ada wakil bupati mengamuk saat pelantikan.

Buatlah komitmen bersama- sama membangun negeri dan sejahterakan masyarakat. Bersama-sama menentukan arah dan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga terciptanya harmonisasi antara dua pemimpin sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Pejabat dan ASN dilingkungan pemerintah serta Lembaga, juga dapat bekerja dengan profesional, hingga dapat membawa negeri ini untuk maju dan berkembang di dalam pemerintahan yang baik dan bersih.

Penulis adalah pengamat politik dan medsos di Tanjungpinang-provinsi Kepri

Leave A Reply

Your email address will not be published.