Dispar Kepri Gelar Sosialisasi TDPU-OSS ke Penggiat Usaha Pariwisata  

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar saatmemberi Sosialisasi TDPU-OSS ke Penggiat Usaha Pariwisata di Batam provinsi Kepri  
Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar saatmemberi Sosialisasi TDPU-OSS ke Penggiat Usaha Pariwisata di Batam provinsi Kepri

PRESMEDIA.ID, Batam – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri memberi sosialisasi perlunya Standarisasi Industri Pariwisata sebagai syarat untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada penggiat Pariwisata di Beverly Hotel, Batam, Senin (28/3/2022).

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Buralimar, mengingatkan untuk saat ini pendaftaran usaha pariwisata mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aturan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Menurutnya, ada beberapa aturan yang masuk dalam Peraturan Pemerintah yang sekarang harus dipenuhi menjadi dasar Perizinan Berusaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“TDUP ini sangat penting. Sekarang ada penilaian tingkat bahayanya. Penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan ada tingkat Risiko rendah, tingkat Risiko menengah dan tingkat Risiko tinggi,” jelas Buralimar.
Sementara itu, Kepala Cabang (Kacab) Sucofindo (Persero) Batam Tri Haryadi, menerangkankan, Perizinan Berusaha sektor pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha.
Analisis resiko itu terdiri dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Selain itu juga jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan Spa.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No.10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pendaftaran Badan Usaha saat ini dilakukan dengan Sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan sistem OSS ini, akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usahanya. Izin usaha pariwisata untuk perorangan, mikro kecil, menengah maupun besar, lokal dan asing ataupun badan usaha dan badan hukum juga harus diajukan melalui OSS.
Rina perwakilan pengusaha Batam dari Nagoya Mansion mengaku, sangat terbantu dengan kegiatan sosialisasi yang digelar dinas Pariwisata dan usaha menengah provinsi Kepri itu. Karena dapat mengetahui persyaratan untuk izin usaha melalui sistem OSS terbaru.
“Sebelum PP No. 5 Tahun 2021 ini berlaku kami para pelaku usaha taunya mengajukan perizinan melalui sistem perizinan berusaha lewat OSS versi 1.1. Nah, sekarang jadi tau kalo udah ganti  ke OSS versi baru. Memang untuk kami yang seperti ini harus diberi tahu,” terang Rina.
Penulis:Ismail
Editor   :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.