Gubernur Akan Suarakan Isu Strategis di Kepri Dalam Gernas BBI

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto : Ismail/presmedia.id)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto : Ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, akan memanfaatkan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dilaksanakan di Kota Batam pada 30 April 2022 untuk menyampaikan sejumlah isu strategis terkait daerah.

Kegiatan nasional itu akan dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Lembaga Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

“Karena kita tuan rumah Gernas BBI secara nasional maka kita bisa menjadikan momen ini untuk menyuarakan permasalahan di daerah kita, supaya pemerintah pusat bisa mencarikan solusinya,” ujarnya di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (29/3/2022).

Menurutnya, ada tiga isu utama yang ia sampaikan kepada para menteri. Pertama, terkait kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan belanja pemerintah untuk dialokasikan minimal 40 persen pada produk dalam negeri.

Ia menyatakan, Pemprov Kepri siap mengikuti arahan tersebut. Bahkan, saat ini tercatat dari belanja barang dan jasa termasuk belanja modal APBD Kepri yang sebesar Rp 1,9 triliun sudah 53 persen yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

“Kewajiban untuk belanja produk dalam negeri ini harus dibarengi dengan kampanye peningkatan mutu produk dalam negeri,” kata Ansar.

Kemudian, lanjut Ansar, dirinya juga akan menyampaikan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi belanja produk impor dan menggantikannya dengan produk dalam negeri. Dikatakannya, hilirisasi hasil sumber daya alam seperti smelter grade alumina di Bintan akan sangat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Selanjutnya, Gubernur juga mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 yang mewajibkan barang yang dikirim keluar dari kota Batam diatas Rp 45 ribu dikenakan pajak 17 persen.

Hal itu sangat memberatkan UMKM Batam karena menyebabkan harga produk menjadi tidak kompetitif di pasar dalam negeri.

“Kita akan minta agar UMKM dengan batasan-batasan tertentu diberikan keringanan dari peraturan tersebut, supaya produk UMKM Batam bisa bersaing lagi dengan produk dari daerah lain,” pungkasnya.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.