Korupsi Pengaturan Kuoto di BP.Kawasan, Jaksa KPK Tuntut Apri Sujadi dan Saleh Umar Hanya 4 Tahun Penjara

*Hak Politik Apri Sujadi Juga Diminta Dicabut Selama 3 tahun

Sidang Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan, dengan terdakwa Apri Sujadi
Sidang Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan, dengan terdakwa Apri Sujadi dilaksanakan secara Online dan Offline di PN Tipikor Tanjungpinang. (Foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Dua terdakwa  korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol (mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018, Apri Sujadi dan M.Saleh Umar hanya dituntut 4 tahun penjara.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (30/3/2022).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

“Meminta majelis hakim agar menghukum terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman 4 tahun penjara denda Rp.250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK.

Selain hukuman pokok, Jaksa juga menuntut terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman tambahan mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 2.650.000.000 dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan terdakwa.

Adapun rincian, dana yang sudah dikembalikan terdakwa Apri Sujadi melalui penyidik KPK adalah Rp500 juta, Rp200 juta, Rp 99 juta, Rp 200 juta, Rp 200 juta, Rp 127 juta Rp 374 juta, Rp 370 juta, Rp 500 juta dan Rp 150 juta dengan total keseluruhan Rp2.650.000.000

“Menjatuhkan hukuman tambahan, pencabutan hak politik terdakwa Apri Sujadi selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana,” ujar Jaksa lagi.

Sementara itu, terhadap terdakwa M.Saleh Umar, Jaksa KPK juga menuntut dengan hukuman yang sama, selama 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga meminta, agar terdakwa M.Saleh Umar dihukum mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 415 juta. Dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan oleh terdakwa M. Saleh Umar ke KPK diantaranya senilai Rp 55 juta, Deposito sebesar Rp150 juta dan Rp200 juta.

Mendengar tuntutan itu, kedua terdakwa yang didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi pembelaan secara tertulis.

Atas keberatan terdakwa, Majelis Hakim Riska Widiana, didampingi 4 hakim karir dan ad-hoc Tipikor sebagai anggota, menunda persidangan selama satu pekan.

Sebelumnya Bupati Bintan Non Aktif Apri Sujadi dan Kepala BP.Kawasan Bintan M.Saleh Umar ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan pada Kamis (13/8/2021).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kala itu, mengatakan berdasarkan penyidikan yang dilakukan KPK, tersangka Apri Sujadi (As) diduga menerima uang gratifikasi dari pembebasan Barang Kena Cukai Rokok di Kawasan BP.Kawasan Bintan 2017-2018 sebesar Rp6,3 miliar dan tersangka Muhammad Saleh Umar (Msu) Rp800 juta. Penetapan kedua tersangka oleh KPK saat itu, juga dibarengi dengan penahanan.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan, Jaksa KPK juga mendakwa Apri Sujadi bersama-sama dengan M.Saleh Umar sebagai Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan, melakukan beberapa perbuatan kejahatan melawan hukum dalam pengaturan peredaran barang kena cukai berupa Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 hingga merugikan keuangan negara Rp425.9 Miliar lebih.

Namun dalam tuntutanya, Jaksa KPK hanya menyita nilai kerugian negara dari terdakwa Apri Sujadi Rp2.650 miliar dan dari terdakwa M.Saleh Umar Rp 415 juta.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.