Kepri Minta Insentif Hilirisasi Produk Industri ke E-Katalog Nasional dan Ketersediaan Produk Inti

*Persentase TKDN Belanja APBD Kepri 2022 Rp1,9 T

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masduki pada pembukaan Gernas BBI Nasional Dibuka di Batam (Foto:Humas Kepri)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masduki pada pembukaan Gernas BBI Nasional Dibuka di Batam (Foto:Humas Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, meminta ketersediaan produk dalam negeri dan melakukan hilirisasi produk ke e-Katalog dalam mensukseskan program penggunaan 40 persen belanja di Daerah, Pusat, BUMN Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal itu dikatakan Ansar kepada para menteri yang menghadiri kegiatan opening ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Rabu (30/03/2022).

Ansar Ahmad menyampaikan, menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau 2022.

Dari total Rp 3,6 belanja daerah di APBD, setelah diinventarisasi sebesar Rp 1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.

“Karena pemerintah juga telah menargetkan 40 persen dari belanja daerah itu, maka dari inventarisasi Rp 971 miliar atau 50,93 prosesnya akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga mengatakan terus mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama.

“Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,”jelas Ansar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan ini di daerah.

Hal itu ditandai dengan telah memulainya input e-katalog walaupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.

“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan durasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya.,”ungkapnya.

Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk dalam negeri dan memiliki banyak industri yang memproses barang setengah jadi. Maka Ansar mengatakan akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri sehingga mampu menambah item jumlah produk yang bisa masuk ke e-katalog Nasional.

Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.

“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog lokal, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.

Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, Namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.

“Saya kira Bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi.

Ansar mencontohkan, ketika sedangkan membangun struktur bangunan, maka akan membutuhkan besi, maka ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup.

“Jika tidak, maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog. Dan hal ini tentu akan mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan kita kan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dia juga berharap pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi ketika launching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri dan produk tersebut seharusnya tersedia dengan jumlah yang cukup.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.