Pemprov Kepri Minta Diskresi Penghapusan PPN Produk UMKM dari Batam

Gubernur kepri Ansar Ahmad dan Ketua Tim Penggerak PKK Hj.Dewi Kumala Ansar bersama Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masudi saat meninjau produk UMKM Kepri
Gubernur kepri Ansar Ahmad dan Ketua Tim Penggerak PKK Hj.Dewi Kumala Ansar bersama Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masudi saat meninjau produk UMKM Kepri

PRESMEDIA.ID, Batam – Pemerintah provinsi Kepri meminta diskresi penerapan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) atas setiap Produk UMKM yang keluar dari Batam-Provinsi Kepri. Hal itu disampaikan Ansar, melalui pesan dan permintaan dari para pelaku UMKM di Batam, kepada para Menteri.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021 Produk hasil UMKM di Batam, ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain di indonesia akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.

“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini. Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari para Menteri yang hadir pada saat ini,” kata Ansar pada acara pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Rabu (30/03/2022).

Ia mengatakan, meskipun Kepri merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, para pelaku UMKM di Kepri khususnya di Batam ini meminta, agar pemerintah bisa memberikan diskresi, hingga produk UMKM bisa kompetitif.

“Jadi para UMKM di Batam ini pak Menteri, meminta kalau bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.” kata Ansar.

Ansar juga mengatakan, dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta rupiah tanpa bunga.

“Tahun lalu kita menargetkan Rp 40 miliar dan mulai Oktober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp 30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendapatkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya

Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karena dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.

“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jelas Ansar secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran para menteri di Kepri kata Ansar, mendorong semangat masyarakat, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahan dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini dan dibukanya Pariwisata kembali, mudah-mudahan akan tembus pada anak 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.

“Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.