Indonesia-Malaysia Sepakati MoU One Channel System Penempatan, Pemantauan dan kepulangan PMI

Sejumlah PMI asal Malaysia saat baru tiba dan mendapat pengarahan dari Tim Satgas Penanganan Pemulangan PMI di Pelabuhan Batam Center Batam
Sejumlah PMI asal Malaysia saat baru tiba di Pelabuhan Batam Center Batam. (Dok-Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysiam menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato’ Sri M yang disaksikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob, Jumat (01/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi menjelaskan MoU ini akan mengatur mekanisme satu kanal atau one channel system untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Malaysia ini, lanjut Presiden, akan mengatur penggunaan one channel system bagi seluruh proses mulai dari penempatan, pemantauan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik.

Kepala Negara pun menekankan agar MoU ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja melainkan harus dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

“Pekerja Migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini saya yakin MoU ini dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi, juga mendorong agar kerja sama serupa dapat dilanjutkan bagi pekerja di sektor lain, seperti kerja sama perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa.

“Hal lain yang kita bahas kembali dalam pertemuan ini, adalah mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas darat. Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negoisasi ini diintensifkan,” ujarnya.

Kedua pemimpin negara, juga membahas mengenai masih maraknya kasus penyelundupan orang, Oleh Karena itu, Indonesia dan Malaysia, sepakat untuk mulai membahas kerja sama dalam penanganan penyelundupan orang, termasuk di penegakan hukumnya.

Menlu: MoU Seagai Upaya Untuk Melindungi PMI Indonesia 

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa MoU yang sudah dinegosiasikan sejak beberapa tahun lalu ini sangat penting dalam upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

“MoU ini sudah dinegosiasikan sejak enam tahun yang lalu dan dengan MoU ini maka kita berharap bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Malaysia dapat lebih dimaksimalkan, dapat terpantau dengan baik dari saat mereka berangkat, penempatan, sampai kembali,” ujar Retno usai mendampingi Presiden dalam pertemuan.

Adanya MoU ini, lanjut Retno, juga diharapkan dapat menekan kasus yang menimpa PMI pekerja domestik di Malaysia.

“Kita juga berharap bahwa kasus-kasus yang tidak baik, yang menimpa pekerja domestik Indonesia di Malaysia akan dapat diturunkan secara drastis,” imbuhnya.

Selain bagi PMI yang bekerja di sektor domestik, Pemerintah Indonesia juga mengupayakan adanya MoU antar kedua negara bagi para pekerja di sektor lainnya, seperti konstruksi, jasa, peladangan, dan sebagainya.

“Ini adalah kepentingan kedua negara, dari pihak Malaysia tenaga kerja Indonesia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Malaysia,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pernyataan bersama PM Malaysia menekankan bahwa PMI harus diberikan perlindungan yang maksimal karena telah memberikan kontribusi yang signifikan baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

“Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, PM Ismail Sabri menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangi akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia.

“MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (perkhidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.