Kejari Bintan Tingkatkan Proses Hukum Korupsi Ganti Rugi Lahan TPA Bintan ke Penyidikan

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus saat mengumumkan Peningkatan proses Hukum dugaan Korupsi Ganti rugi lahan TPA Bintan ke Penyidikan. (Foto Presmedia.id)
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus saat mengumumkan Peningkatan proses Hukum dugaan Korupsi Ganti rugi lahan TPA Bintan ke Penyidikan. (Foto Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Kejaksaan Negeri Bintan meningkatkan status proses hukum penyelidikan dugaan korupsi pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bintan Utara ke proses penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana, mengatakan peningkatan status hukum dugaan Korupsi pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan TPA Bintan itu, dilakukan atas ditemukannya perbuatan melawan hukum pada ganti rugi lahan TPA tersebut.

“Dalam proses Penyelidikan sebelumnya telah kami periksa 18 saksi. Selanjutnya diperoleh fakta bahwa terdapat peristiwa perbuatan melawan hukum dari pembayaran ganti rugi atas pembebasan 2 hektar lahan TPA ini, hingga kasusnya kami tingkatkan ke penyidikan,” ujar I Wayan di Kejaksaan Negeri Bintan Rabu (6/4/2022).

Kejaksaan juga menyatakan, Pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan TPA yang terletak di Tanjung Permai RT 12/RW02 kelurahan Tanjung Uban Selatan itu, sebelumnya dilaksanakan Pemerintah kabupaten Bintan melalui Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) kabupaten Bintan dengan alokasi dana APBD Rp 2,440,000,000, tahun 2018.

Selanjutnya, untuk pengadaan lahan ini, Bupati Bintan mengeluarkan SK Nomor:282/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia pelaksana Pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan TPA pada 19 April 2018.

Atas surat Bupati ini, selanjutnya dibentuk Tim pengadaan tanah skala kecil yang diketuai Kepala Dinas Perkim Bintan Herry Wahyu. Namun dalam proses pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan TPA itu, diduga dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur dan melanggar hukum, Hingga mengakibatkan lahan yang diadakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah itu, bermasalah dan tidak bisa dimanfaatkan pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara.

“Lahan yang diganti rugi dan dibebaskan ini, berada di hutan Produksi terbatas dengan luas 5,711 meter persegi. Kemudian lahan yang ganti rugi juga tumpang tindih antara pemilik Surat Hak Milik (SHM) tanah ibu Maria, SHM atas nama Sujana, SKT milik Tomas serta atas nama Chaidir,” jelasnya.

Atas peristiwa ini, mengakibatkan pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bintan, mengalami kerugian Rp 2,040 Miliar dana APBD dari pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan TPA tersebut.

“Selain itu, lahan yang diganti rugi pemerintah itu, sampai saat ini, juga tidak bisa dimanfaatkan,” jelas I Wayan.

Atas perbuatannya, para terduga pelaku disangka melanggar pasal 2 Jo pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tersangka Akan Segera Diumumkan

Kendati status hukumnya dinaikkan ke proses penyidikan, Namun Kejaksaan Negeri Bintan hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi itu.

I Wayan Riana mengatakan, sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi TPA Bintan itu, akan diumumkan setelah proses penyidikan selesai dilakukan.

“Untuk tersangka segera akan kami umumkan, setelah proses Penyidikan ini selesai kami lakukan,” sebutnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.