maulidnabidewan

Sertifikasi Gratis Lahan Masyarakat di Lingga Terkendala Tapal Batas Desa

*BPN Lingga Targetkan 733 Bidang Tanah Masyarakat Tersertifikasi 2022

Bupati Lingga M.Nizar dan kepala BPN Lingga Benny Riyanto saat menggelar Rapat Koordinasi Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom prograan Reforma Agraria
Bupati Lingga M.Nizar dan kepala BPN Lingga Benny Riyanto saat menggelar Rapat Koordinasi Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom prograan Reforma Agraria

PRESMEDIA.ID, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan 733 Bidang Tanah Masyarakat dari pelepasan hutan akan disertifikasi gratis tahun 2022.

Sertifikasi gratis dalam rangka redistribusi lahan masyarakat ini, merupakan program Presiden melalui Reforma Agraria Kementerian BPN/ATR dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan masyarakat.

Kepala BPN Kabupaten Lingga, Benny Riyanto, mengatakan Sertifikasi Redistribusi Tanah tahun Anggaran 2022 berimplementasi pada Reforma Agraria merupakan bagian dari tanah pertanian dan non pertanian.

Adapun wilayah yang menjadi target redistribusi tanah dalam program reforma Agraria 2022 di Lingga itu mencakup dua kecamatan yakni Lingga Utara dan Lingga Timur, dengan prioritas Reforma Agraria 733 bidang tanah yang harus disertifikatkan.

“Untuk aset lokasi dan sumber redistribusi tanah 2022 ini, berasal dari kawasan pelepasan hutan dengan target total 773 bidang tanah,” ujarnya saat menggelar Rapat Koordinasi Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (Perubahan Struktur Penguasaan Pemilikan Tanah) dengan Bupati Lingga di ruang rapat VIP Kantor Bupati, Rabu (06/04/2022).

Dari jumlah bidang tanah itu, berada di Desa Duara sebanyak 374 bidang tanah, Desa Sungai Besar sebanyak 309 bidang tanah dan Desa Sungai Pinang sebanyak 50 bidang.

Kepada Pemerintah Kabupaten Lingga Benny Riyanto juga mengatakan, Kendala yang dihadapi BPN Lingga dalam proses sertifikasi lahan masyarakat di wilayah itu adalah masalah batas antar desa.

“Karena, batas imajiner, membuat masyarakat belum memahami konteks wilayah bidang tanah yang diluar administratif desa. Seperti kepemilikan tanah masyarakat Desa Duara, namun administrasinya masuk di wilayah Desa Sungai Besar dan sebaliknya,” jelasnya.

Hal ini lanjutnya, harus diberi pemahaman pada masyarakat. Karena permasalahanya hanya menyangkut letak tanahnya saja yang diluar administratif desa yang bersangkutan, Namun kepemilikan, tetap sama.

“Karena kalau harus mengikuti KTP kepemilikan tanah, Tentu, batas desanya harus berubah,” tegasnya.

Secara umum lanjutnya, bidang tanah yang dilakukan redistribusi untuk wilayah di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur merupakan pelepasan dari kawasan hutan.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengatakan, pihaknya sangat mendukung program redistribusi Tanah dalam program reforma Agraria yang dilaksanakan BPN tersebut.

Melalui Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform itu, M.NIzar juga mengatakan, pemberian sertifikat gratis atas kepemilikan tanah yang dilakukan pemerintah melalui BPN itu, merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah ditengah-tengah masyarakat.

“Pemberiaan sertifikat tanah pada masyarakat ini untuk memberikan kepastian hukum tentang legalitas bidang tanah masyarakat,” ujarnya.

Atas sejumlah kendala tapal batas desa sebagaimana yang disampaikan BPN, M.Nizar juga berjanji akan segera diselesaikan, dengan solusi dan alternatif tertentu melibatkan Tata Pemerintahan dan stakeholder lainnya.

“Pemerintah daerah memberikan dukungan, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan dari kegiatan yang dilakukan dapat membantu, masyarakat kita untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah,” kata Nizar.

Penulis : Aulia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.