Korupsi Pembebasan Lahan TPA Bintan Diduga Libatkan Lurah, Camat, Perkim Hingga BPN

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Fajrian
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Fajrian

PRESMEDIA.ID, Bintan – Korupsi pembayaran ganti rugi  dan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bintan 2018, diduga melibatkan Lurah, Camat, Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal itu terbukti, dari tidak adanya analisis status lahan yang diganti rugi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kabupaten Bintan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana, mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan dengan memanggil dan meminta Keterang 18 saksi, Kejaksaan menemukan perbuatan melawan hukum dari ganti rugi lahan TPA kabupaten Bintan tahun 2018 itu.

“Sejumlah saksi yang kami panggil dan mintai keterangan adalah pihak dari Dinas PU, Perkim, Camat, Lurah BPN dan Kehutan,” ujar I Wayan pada wartawan di Kejari Bintan Rabu (6/4/2022).

Dari penyelidikan yang dilakukan lanjut, diperoleh fakta bahwa pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bintan telah mengalokasikan anggaran APBD Rp2.440 Miliar untuk Pembebasan Lahan TPA.

Kegiatan Pembebasan Lahan TPA itu dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) kabupaten Bintan.

Atas kegiatan itu, selanjutnya Bupati Bintan yang kala itu dijabat Bupati Non aktif Apri Sujadi, mengeluarkan SK Bupati Nomor 282/IV/2018 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah skala Kecil (dibawah 5 Hektar-red) untuk pembangunan TPA.

Atas surat itu, selanjutnya kepala dinas Perkim Bintan, membentuk Panitia pelaksana Pengadaan tanah dengan ketua Panitia Herry Wahyu. Tim sendiri terdiri 6 orang terdiri dari BPN, Camat, Lurah dan pejabat instansi lainya.

Melalui panitia pelaksana pengadaan tanah yang dipimpin Hery Wahyu itu, selanjutnya menyepakati lahan TPA yang diganti rugi adalah lahan milik Ari Syafdiansyah seluas 20.000 Meter persegi (2 hektar-red) dengan surat lahan Sporadik Nomor:10/KTS/2017 tanggal 26 April 2017.

Lokasi lahan sendiri, berada di daerah pasar baru RT 12/RW 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Tragisnya, setelah lahan satu orang warga itu diganti rugi dengan harga Rp2.440 Miliar. Ternyata di lahan itu, terdapat pemilik lahan dengan Surat Hak Milik (SHM) tahun 1997 atas nama Maria, kemuidan SHM tahun 1997 atas nama Zuzana dan SHM tahun 1997 atas nama Thomas. Selain itu juga pemilik lahan atas nama Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1995 atas nama Chaidir.

“Selain itu, pada lahan TPA yang digantirugi juga merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 5,711 Meter persegi berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986,” ujarnya.

Dari sejumlah fakta ini lanjut I Wayan, ditemukan sejumlah indikasi dugaan penyelewengan dalam pembayaran ganti rugi  pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bintan tahun 2018 itu, mengarah ke tindak pidana Korupsi.

“Dengan temukan perbuatan melawan hukum dalam dugaan kasus Korupsi ini, Kami menaikan proses hukumnya dari penyelidikan ke Penyidikan dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor-01 tahun 2022 pada 6 April 2022,” ujarnya.

Dalam penyidikan lanjut I Wayan lagi, pihaknya akan kembali memanggil 6 orang anggota panitia pelaksana pengadaan tanah skala Kecil TPA itu, Kemuidan kepala dinas Perkim, Kepala dinas PU, Camat, Lurah, dan BPN serta Pegawai Kehutanan.

“Untuk nilai kerugian dari dugaan korupsi ganti rugi lahan TPA ini, ditaksi Rp2,440 Miliar (total loss). Hal itu mengingat lahan yang ganti rugi, hingga saat ini tidak bisa dimanfaatkan pemerintah. Tetapi nanti harus tetap melalui audit BPK,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.