Apri Sujadi dan Saleh Umar Minta Dibebaskan Dari Tuntutan Korupsi Pengaturan Kuota BP.Kawasan Bintan

Sidang Korupsi Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan dengaan Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar dengan agenda pembacaan Pledoi Pembelaan terdakwa di PN Tipikor Tanjungpinang
Sidang Korupsi Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan dengaan Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar dengan agenda pembacaan Pledoi Pembelaan terdakwa di PN Tipikor Tanjungpinang (Foto:Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Uamr minta dibebaskan hakim dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK dalam korupsi pengaturan kuota Rokok dan Minuman Beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hal itu dikatakan terdakwa Apri melalui tim kuasa hukumnya, dalam pledoi pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan di PN Tanjungpinang Kamis (7/4/2022).

Dalam pembelaanya, Tim Kuasa hukum terdakwa Apri Sujadi, Eva Nora mengatakan, sesuai dengan fakta dan data yang terungkap di persidangan, kliennya tidak memiliki wewenang memberikan rekomendasi atau izin kuota Rokok dan Mikol terhadap orang yang mengajukan ke BP.Kawasan Bintan.

Karena hal itu lanjut Nora, bukan merupakan ranah dan kewenangan terdakwa, tetapi merupakan kewenangan BP.Kawasan Bintan.

Namun terkait dengan pemberian dan perolehan dana, Eva Noira mengatakan kleinnya mengakui, sebagaimana yaang dijelaskan terdakwa Apri di persidangan yang selama ini terbuka.

“Mengenai pemberian dan dikasih itu diakui, Tetapi hal itu tidak ada kaitannya dengan persetujuan pemberian kuota, karena bukan kewenangan paak Apri dan hal itu juga diakui terdakwa M.Saleh Umar,” ujarnya Eva Nora usai membacakan pledoi/pembelaan Apri Sujadi.

Atas hal itu lanjut Eva Nora, Ia berharap, Hakim PN Tipikor Tanjungpinang, sependapat dengan pledoi pembelaan yang diajukan. Serta menyatakan, Terdakwa Apri Sujadi tidak bersalah dalam dugaan korupsi di BP.Kawasan Bintan tersebut dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Kalaupun tidak dibebaskan, kami meminta klien kami dihukum seringan-ringanya,” ujar Eva Nora.

Selain pledoi pembelaan Tim Kuasa Hukum, Terdakwa Apri Sujadi juga membacakan Pembelaan secara priadi. Dalam pledoi pembelaan, Bupati Non Aktif Bintan ini mengakui menerima sejumlah dana dalam kasus pengaturan kuota rokok dan mikol di BP.Kawasan itu, Meminta hukuman yang seringan-ringanya.

Apri beralasan sebagai seorang Bapak yang hanya memiliki anak perempuan dan istrinya, menjadi satu-satunya laki-laki dan tulang punggung keluarganya.

Pembelaan yang sama juga diajukan, tim Kuasa Hukum terdakwa M.Saleh Umar dan Kuasa hukumnya, yang pada intinya terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa.

Atas pledoi pembelaan kedua Terdakwa dan Kuasa Hukumnya, Jaksa Penuntut KPK dalam repliknya secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutannya.

Sebelumnya jaksa KPK menuntut Terdakwa Apri Sujadi dan terdakwa M.Saleh Umar dalam korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol (mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018 selama 4 tahun penjara.

Dalam tuntutannya JPU, menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

“Meminta majelis hakim agar menghukum terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman 4 tahun penjara denda Rp.250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK.

Selain hukuman pokok, Jaksa juga menuntut terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman tambahan mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp2.650.000.000 dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan terdakwa.

Menjatuhkan hukuman tambahan, pencabutan hak politik terdakwa Apri Sujadi selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Sementara terhadap terdakwa M.Saleh Umar, Jaksa KPK juga menuntut dengan hukuman yang sama, selama 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga meminta, agar terdakwa M.Saleh Umar dihukum mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar
Rp 415 juta.

Atas pledoi terdakwa dan Kuasa Hukumnya itu, Hakim Tipikor PN Tanjungpinang kembali menunda persidangan, dan kembali digelar pada 21 April 2022 dengan agenda pembacaan putusan.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.