Apri Sujadi Minta KPK Adil, Sidik Keterlibatan Pihak Lain di Korupsi Pengaturan Kuota Rokok BP.Kawasan Bintan

Jaksa KPK: Tunggu Putusan Sidang, Kami Masih Dalami dan Nilai

Terdakwa Apri Sujadi
Terdakwa Apri Sujadi didampingi Kuasa Hukumnya, saat mengakui sidang Korupsi pengaturan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018, secara online (dok-Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Bupati Non aktif Bintan Terdakwa Apri Sujadi protes penyidikan KPK yang dianggapnya tidak adil dan tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi pengaturan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hal itu dikatakan terdakwa Apri Sujadi, dalam pledoi pembelaanya bersama tim kuasa hukumnya di PN Tanjungpinang Kamis (7/4/2022) kemarin.

Dalam pledoinya, Terdakwa Apri Sujadi meminta keadilan, agar penyidik KPK yang menangani kasus-nya, juga melakukan penyidikan pada sejumlah pihak yang nyata-nyata sesuai fakta di persidangan juga terlibat dan melakukan pengaturan serta menerima sejumlah dana dari korupsi pengaturan kuota rokok di BP.Kawasan Bintan 2016-2018 itu.

Tim Kuasa Hukum Apri Sujadi, Eva Nora yang dikonfirmasi Media usai pembacaan Pledoi, juga mengatakan, Apri Sujadi meminta proses hukum dirinya dipersamakan dengan orang lain yang juga terlibat dan menerima dana dalam korupsi pengaturan kuota rokok Mikol di BP.Kawasan tersebut.

“Jadi sesuai dengan fakta persidangan dan yang dikatakan klien kami, Bahwa dalam kasus ini, tidak hanya dirinya dan terdakwa M.Saleh Umar saja yang terlibat. Tetapi secara nyata, sejumlah pihak terlibat dan menerima sejumlah dana dalam korupsi pengaturan kuota rokok di BP.Bintan itu juga harus dituntut,” tegasnya.

Eva Nora juga mengatakan sangat menghargai proses persidangan yang dipimpin hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terbuka dan begitu fair serta semua fakta-fakta dalam kasus yang dihadapi klien terbuka di muka persidangan.

Apri Sujadi lanjut Eva, juga mengakui apa yang diterima dalam kasus korupsi pengaturan kuota rokok dan mikol di BP. Kawasan Bintan itu, Dan terdakwa, juga mengakui kesalahanya, kendati secara langsung bukan dirinya yang menetapkan dan memberikan kuota karena bukan merupakan kewenanganya.

“Artinya kalau apa yang dilakukan Apri Sujadi dan juga dilakukan pihak lain dianggap merupakan sebuah kesalahan, Tentu, terhadap orang lain itu juga diberlakukan proses hukum dan penyidikan yang sama,” terang Eva Nora lagi.

Dalam kasus ini sebut Eva, Terdakwa Apri Sujadi saat itu, juga baru menjabat sebagai Bupati Bintan. Kemudian ada seseorang bernama Edi Pribadi yang selalu menyampaikan sesuatu soal Rp1000 rupiah yang diambil Apri dan yang lain-lain.

“Jadi sebenarnya, pada awalnya, Apri Sujadi tidak mengetahui itu kalau tidak diberitahu oleh orang yang namanya Edi Pribadi.  Artinya, Apri Sujadi tidak tahu, bahwa sebelum dia menjabat persoalan ini juga sudah ada,” katanya.

Hal itu juga, sebut Eva, sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan, bukan hanya jaman saat Apri Sujadi menjabat hal itu terjadi. Sehingga, apa yang diterima Apri Sujadi tidak ada kaitanya dengan kewenangan beliau, karena beliau tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kuota di BP.Kawasan Bintan.

Jaksa KPK: Tunggu Putusan Sidang, Kami Masih Dalami dan Nilai

Terkait dengan protes Apri Sujadi dalam pledoinya, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Nur Aziz, mengatakan atas sejumlah fakta persidangan mengenai keterlibatan pihak lain yang harus dituntut sebagaimana disampaikan Terdakwa Apr  masih akan mendalami.

“Masih-masih kita masih mendalami, Kita masih fokus terhadap perkara ini. Apakah kemudiaan perkara ini kemudian terbukti atau tidak kan kita lihat dulu, dan kami tidak langsung memberikan pendapat atau apapun, Karena apa yang dihasilkan dari persidangan ini akan kita Nilai,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Apri Sujadi dan M.Saleh Umar dengan hukuman 4 tahun penjara. JPU menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan menguntungkan pihak  lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

Dalam tuntutannya, selain menguntungkan kedua terdakwa, Jaksa KPK juga membeberkan keterlibatan pihak lain penerima dana dari korupsi pengaturan kuota rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Atas keterlibatan pihak lain ini, Jaksa KPK menyatakan, selain memperkaya diri sendiri, terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, juga terbukti memperkaya orang lain di korupsi pengaturan kuota Rokok dan Minuman beralkohol di Badan Pengusahaan (BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hal itu dikatakan Jaksa, dalam tuntutan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (30/3/2022) lalu.

Jaksa KPK, mengatakan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi dan saksi ahli, Apri Sujadi bersama-sama dengan M.Saleh Umar terbukti bersalah melakukan beberapa perbuatan kejahatan melawan hukum dalam pengaturan peredaran barang kena cukai berupa Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018, hingga merugikan keuangan negara Rp425.9 Miliar lebih.

Dari perbuatan itu, terdakwa Apri Sujadi menerima dana Rp2.650.000.000,-. Sementara terdakwa Saleh Umar selaku mantan Kepala BP.Kawasan Bintan menerima Rp 415 juta. Sedangkan pejabat BP.Kawasan Bintan dan anggota Dewan serta pejabat lainya, juga menerima dana “suap” dari pengaturan kuota Rokok dan mikol BP.Kawasan itu.

Sejumlah pejabat penerima dana itu adalah Yurioskandar selaku anggota BP.Kawasan Bintan menerima Rp 346 juta. Mantan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Rp100 juta, Edi Pribadi anggota BP.Kawasan Rp 75 juta, Alfeni Harmi Rp 47 juta, Setia Kurniawan sebesar Rp5 juta, Ristauli Rp5 juta.

Sementara, perusahaan distributor penerima kuota Rokok dan Mikol BP.Kawasan Bintan mendapat keuntungan Rp8 miliar, Selanjutnya pabrik rokok Rp28 miliar dan importir mikol sebesar Rp1,7 miliar.

Selain menyebutkan keuntungan dan kekayaan yang diterima para pejabat, perusahaan distributor dan pabrik rokok, Jaksa KPK juga membeberkan sejumlah dana yang disita dan dikembalikan sejumlah pejabat, pengurus perusahan distributor dan perusahaan pabrik rokok itu ke KPK selama penyidikan.

Sejumlah dana yang disita dan dikembalikan para pelaku penerima suap dari keuntungan pengaturan kuota Rokok BP.Kawasan Bintan 2016-2018 itu antara lain, dari anggota BP.Kawasan Bintan Yurioskandar Rp 363 juta dengan rincian, pengambilan Rp37 juta, ditambah Rp260 juta, Rp 51 juta dan Rp15 juta.

Kemudian dari anggota DPRD Bintan M.Yatir sebesar Rp.1,473 Miliar, dengan rincian, pengembalian pertama Rp 220 juta, kemudian Rp150 juta, Rp 103 juta dan Rp1 miliar.

Sedangkan dari wakil Bupati Bintan Dalmasri Rp100 juta, Setia Kurniawan Rp5 juta, Alam Rp150 juta, Budiyanto Rp360 juta, Yani Eka Rp108 juta dengan jumlah total Rp 723 juta, ditambah sejumlah pengembalian dana dari perusahan lainya.

“Uang ini diberikan secara sukarela oleh masing-masing saksi dan disita serta menjadi barang bukti, karena diperoleh secara tidak sah. Maka dari itu, sudah selayaknya haruslah dipertimbangkan sebagai kerugian negara,” kata Jaksa KPK.

Penulis:Tim Presmedia
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.