Dicopot Rahma Dari Jabatan Setdako, Teguh Ahmad Mengadu ke KASN dan Wakil Presiden

Mantan Setdako Tanjungpinang Teguh Ahmad Mengadu ke KASN dan Wakil Presiden (Foto:Presmedia.id)
Mantan Setdako Tanjungpinang Teguh Ahmad Mengadu ke KASN dan Wakil Presiden (Foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dicopot walikota Tanjungpinang dari jabatan Sekretaris daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Teguh Ahmad S mengadu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Wakil Presiden (Wapres).

Pengaduan itu, ditandai dengan pengiriman surat yang dilakukan Teguh Ahmad, pada KASN dan Wakil Presiden-RI.

Kepada sejumlah wartawan Jumat (8/3/2022) kemarin, Teguh mengatakan, pada Kamis kemarin dirinya secara resmi dicopot dari jabatan Setdako dan dilantik sebagai staf ahli di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Pencopotan setdako dan pelantikan sebagai staf ahli ini, menjadi pertanyaan besar bagi sejumlah pihak, sehingga perlu dicermati, “Bagaimana sebenarnya proses penghentian Setdako di pemerintahan itu,” katanya.

Teguh mengatakan, dasar dan mekanisme penggantian, rotasi jabatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, dilakukan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Sesuai dengan pada 131 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 katanya, jika dipahami, mekanisme rotasi jabatan dilakukan dengan jabatan yang setara. Contoh-nya Kepala dinas dipindahkan ke dinas atau badan yang klasifikasi nya sama. Hal itu sebagaimana bunyi pasal 131 yang menyatakan:
Ayat:
(1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain
dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
Ayat:
(2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a.satu klasifikasi Jabatan, b.memenuhi standar kompetensi Jabatan dan c.telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

“Artinya mutasi jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama” katanya.

Sedangkan Pasal 142 paragraf 6 tentang target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi lanjutnya, digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari pejabat pimpinan tinggi tersebut sebelum akhirnya diganti atau jabatannya diturunkan.

Caranya, Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

“Jika kinerjanya jelek, maka akan diberi waktu selama 6 bulan untuk memperbaiki. Setelah itu, jika tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali,” jelasnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi dimaksud, baru dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pansel Memutuskan Sekdako Tanjungpinang Tetap Pada Jabatannya

Mengenai kinerja, Teguh juga mengatakan, apakah kinerja seorang Setdako itu tidak tercapai karena individunya atau karena sistem. Hal itu katanya, akan terlihat dan tergambar di asesmen.

Terhadap dirinya, Teguh mengaku sudah dilakukan Asesmen dan evaluasi Kinerja pada 12 hingga 13 Januari 2022 lalu dengan menggunakan menggunakan anggaran APBD kota Tanjungpinang.

“Hasilnya, dinyatakan Optimal,” katanya.

Selanjutnya dibentuk Pansel dan pada saat itu ketua Pansel menyebutkan bahwa posisi Sekda saat ini adalah Fit dan pansel sepakat memutuskan bahwa Sekda untuk tetap pada jabatannya.

“Itu yang saya dengar langsung pada saat akhir Pansel,” ujarnya.

Sementara menyangkut kinerja sebagai mantan Setdako, Teguh juga mengaku saat ini belum pernah dievaluasi wali kota Tanjungpinang sebagai PPK ASN di Pemko Tanjungpinang.

Atas hal itu, lanjut Teguh, Dirinya akan mengambil langkah-langkah, dengan mengadukan hal tersebut ke KASN dan ditembuskan ke Wakil Presiden (Wapres) Selaku Ketua tim Reformasi dan Birokrasi.

“Suratnya sudah saya sampaikan dan sudah direspon, mudah-mudahan kita tunggu hasilnya dan responnya seperti apa dan KASN seperti apa,” paparnya.

Terkait dengan penggantinya yang tidak prosedural, menurutnya KASN juga bisa saja salah, akibat menerima data yang salah.

“Oleh karena itu ini yang harus dilihat apa yang sebenarnya terjadi pada proses ini,” ujarnya bertanya.

Mengenai upaya hukum yang akan ditempuh, Teguh masih enggan membeberkan, dengan alasan masih akan menunggu hasil rekomendasi dari KASN dahulu.

“Untuk langkah hukum nanti kita lihat, setelah dari KASN, kami akan lakukan persiapan. Saya tidak menyimpulkan silahkan rekan-rekan media pahami undang-undang tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang Said Zainal Arifin, mengatakan mutasi atau rotasi pejabat Pratama di pemerintah Kota Tanjungpinang telah melalui prosedur yang dilakukan.

“Prosedur itu telah berkoordinasi dengan KASN,” katanya singkatnya tanpa menjelaskan prosedur yang dimaksud.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.