Perda RPTKA Disahkan DPRD, Pemprov Kepri Targetkan Rp8 M Retribusi TKA Per Tahun

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak disaksikan pimpinan DPRD Kepri menandatangani Berita acara Pengesahan Perda Persoda Kepri (Dok-Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengesahkan Peraturan Daerah (Panerda) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Sahat Sianturi, mengatakan dengan disahkan Perda tersebut, maka pemerintah provinsi Kepri berwenang memungut retribusi RPTKA yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Peraturan daerah RPTKA provinsi Kepri ini merupakan perubahan ketiga darui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Menjadi Perda khususnya RPTKA.

“Kalau tidak segera disahkan, maka retribusi RPTKA tetap masuk ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya saat menyampaikan laporan akhir pada sidang paripurna di Gedung DPRD Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022).

Sahat melanjutkan, melalui Perda RPTKA Kepri, Setiap pengerah dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing di Kepri, wajib membayar retribusi kepada pemerintah daerah atas setiap TKA yang dipekerjakan.

“Adapun tarif retribusi yang berlaku saat ini di Provinsi Kepri untuk per-TKA per bulan sekitar 100 Dolar Amerika,” ujarnya.

Dengan pengesahan dan pemberlakuan Perda RPTKA itu, DPRD dan provinsi Kepri menargetkan, total pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi RPTKA setiap tahun Rp8 miliar.

“Sebenarnya pengesahan Perda RPTKA ini terlambat, karena kita sudah kehilangan potensi PAD selama kurang lebih 6 bulan atau sekitar Rp4 miliar. Kondisi ini memang tak diharapkan, makanya pengesahan perda digesa guna menyelamatkan potensi PAD kita,” ujar Sahat.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menyarankan agar dana retribusi penggunaan TKA tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri.

Ia juga menodorong pemprov menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan menyangkut pengawasan TKA, memprioritaskan penempatan tenaga kerja lokal.

“Meskipun sudah ada perda retribusi TKA, namun tenaga kerja lokal tak boleh diabaikan, tetap harus jadi prioritas oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, berterima kasih karena pembahasan perda tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif daa kurun waktu 1,5 bulan sejak diajukan pemprov pada tanggal 23 Februari 2022.

Ansar menyebut penyusunan perda ini setelah pemerintah pusat pada awal 2022 menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mana salah satu amanat bahwa setiap daerah harus menyusun ranperda terhadap semua jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam perda sebagai dasar hukum.

“Pembahasan berjalan baik sesuai tahap per Undang-Undangan yang berlaku,” ucap Ansar.

Menurut Ansar perda ini merupakan salah satu perda strategis dalam upaya optimalisasi PAD, di mana potensi retribusi RPTKA diproyeksi Rp8 miliar dan sudah dianggarkan di dalam APBD 2022.

Mantan Legislator DPR RI itu optimistis  dengan perkembangan penanaman modal asing di Kepri, maka dapat dipastikan jumlah TKA akan semakin meningkat, sehingga ikut mendongkrak potensi kenaikan PAD.

“Draf perda ini segera dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Kita gesa supaya dipercepat agar retribusi penggunaan TKA dapat terealisasi sesuau target,” demikian Ansar.

Penulis:Ismail
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.