Ansar Minta OPD dan Satuan Kerja Gesa Kegiatan APBN di Kepri, Realisasi Belanja Baru Terserap Rp 2,5 T dari Rp 14,4 T,

Gubernur Kepri saat memimpin rapat kerja evaluasi kegiatan Belanja APBN di Kepri bersama OPD dan Instansi Vertikal lainnya.
Gubernur Kepri saat memimpin rapat kerja evaluasi kegiatan Belanja APBN di Kepri bersama OPD dan Instansi Vertikal lainnya.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kembali mengingatkan Satuan Kerja dan OPD di Kepri agar menggesa serapan APBD dan APBN melalui kegiatan program 2022.

Kepada OPD dan satuan Kerja, Gubernur Ansar meminta, agar tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dekonsentrasi yang stagnan atau jalan ditempat. Begitu pula dengan kegiatan yang sedang berproses seperti lelang agar terus digesa.

“Saya meminta jangan sampai dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terealisasi. Capaian kita sebisanya mesti dikejar dan harus didorong secepatnya, kita dorong, Berkasnya kita percepat, penyaluran Bansos juga kita percepat. Itu semua supaya realisasi capaian kita meningkat,” kata Ansar saat memimpin rapat evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (13/4/2022).

Selain dihadiri kepala OPD, Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan kali ini, juga dihadiri Kanwil Kementerian Keuangan provinsi Kepri seperti Kakanwil Dirjen Perbendaharaan, Kanwil Dirjen Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam.

Kakanwil Dirjen Perbendaharaan, Indra Soeparjanto, memaparkan belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar Rp 2,5 triliun atau 17,65 persen dari total Rp 14,4 triliun.

Sementara, realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai Rp 1,6 triliun atau 21,73 persen dari pagu Rp 7,4 triliun.

“Kemudian isu strategis belanja APBN adalah penumpukan realisasi belanja di Bulan Desember. Dimana angka rata-rata realisasi belanja Bulan Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan yaitu 19,91 berbanding 7,50 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pajak, Cucu Supriatna, menerangkan penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022, menempati urutan ke 16 Nasional yaitu 29,86 persen.

Isu strategis mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11 persen dari yang sebelumnya 10 persen. Hal ini, untuk menjalankan amanat UU HPP No.7 tahun 2021.

Selain itu, lanjut Cucu Supriatna, hal ini juga merupakan upaya untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” terangnya.

Selanjutnya, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, memaparkan dari kinerja penindakan KPU BC Batam di tahun 2020-2021 sebanyak 865 kasus, 3 teratas barang sitaan terdiri dari narkotika, produk tembakau dan minuman beralkohol.

“Sementara hingga 23 Maret 2022, total penindakan sudah sebanyak 107 dimana yang terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 41,” ungkapnya.

Atas sejumlah paparan itu, Ansar berharap kedepannya setiap usaha yang ada di Kepri NPWP nya wajib di Kepri.

“Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak. Komunikasi dan dukungan kita utamakan agar optimal penerimaan pajak yang bersumber dari Kepri. Kalau penerimaan pajak besar, saya kira perhatian pusat akan besar di sini. Menjadikan Kepri salah satu lumbung pendapatan negara,” ungkap Ansar.

Penlis : Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.