Hakim PN Tolak Eksepsi Terdakwa Direktur PT.Yeyen, Budi Santoso Tetap Tidak Ditahan  

Terdakwa Budi Santoso Tidak Ditahan, Alasan Hakim Perseroan Tidak Boleh Ditahan
Terdakwa Direktur PT.Yeyen Bintan Permata Budi Santoso tidak ditahan dengan alasan hakim Perseroan tidak boleh ditahan. (Foto:Roaland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Hakim Pengadilan Negeri (PN)  Tanjungpinang, menolak keberatan (Eksepsi) terdakwa Direktur PT.Yeyen Bintan Permata, Budi Santoso atas dakwaan Jaksa pada Kejahatan Kehutanan tambang Bauksit di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Gelam Marok Tua Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto menyatakan, Putusan sela hakim terhadap terdakwa, dijatuhkan Hakim Novarina Manurung, Siti Hajar Siregar dan Risbarita Simorangkir di PN Tanjungpinang.

“Bunyi putusan sela pada pokoknya, menolak Eksepsi dari terdakwa PT.Yeyen dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan,” kata Sidaryanto pada PRESMEDIA.ID Rabu (13/4/2022) kemarin.

Kendati eksepsinya ditolak, Hakim Pengadilan tetap tidak melakukan penahanan pada Budi Santoso selaku direktur PT.Yeyen Bintan Permata.

Alasan Hakim, karena dalam kasus kejahatan Lingkungan tambang bauksit di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Gelam Marok Tua Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Penyidik Tim Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menetapkan perusahaan PT.Yeyen Bintan Permata yang sebagai tersangka dan saat ini terdakwa di pengadilan.

“Masalah penahanan, dalam kasus ini yang menjadi terdakwa bukan orang, melainkan Perusahaan yaitu PT.Yeyen. Budi Santoso hanya pengurus PT yang hadir mewakili,” kata Isdaryanto.

Untuk terdakwa perseroan (Badan hukum PT) lanjutnya, tidak bisa dilakukan penahanan. Dan jika nanti kejahatan Lingkungan yang dilakukan terbukti bersalah, maka pidana yang dijatuhkan adalah denda dan pencabutan izin dan sebagainya.

Dalam Kejahatan Lingkungan Tersangka Bisa Orang dan Korporasi

Isdaryanto juga menyebutkan, dalam perkara tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana UU Nomor 31 tahun 2009  yang bisa menjadi subjek untuk duduk sebagai tersangka/terdakwa bisa orang perorangan bisa juga Korporasi, (Badan Hukumnya). Dalam kasus PT.Yeyen yang dijadikan tersangka adalah Perusahan.

Sedangkan perusahaan-kan tidak bisa dilakukan penahanan biasanya dijatuhi denda Pencabutan Izin, serta sanksi bagi perusahan lainya,” ujarnya.

“Kenapa direktur atau pengurus tidak dijadikan tersangka..? Kami tidak berwenang menjawab yang berwenang adalah penyidik, apa pertimbangannya dan seharusnya di Berkas dari awal harus jelas siapa yang dijadikan tersangka, Korporasinya atau pengurusnya,” katanya lagi.

Dakwaan Jaksa Kejahatan Kehutanan

Sementara dalam dakwaan Jaksa menyatakan, Bahwa terdakwa PT Yeyen Bintan Permata yang diwakili oleh Budi Susanto bin Sunarya selaku Direktur sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004 dan seterusnya, menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sementara Pada pasal 78 UU Nomor 41 menyatakan,”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sementara di UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 menyatakan.

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2)Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.