Dituntut Jaksa KPK 4 Tahun, Hakim PN Tanjungpinang Vonis Terdakwa Apri Sujadi 5 Tahun Penjara

*Kasus Korupsi Pengturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018 

Hakim PN Tanjungpinang Vonis Apri Sujadi 5 Tahun Penjara
Hakim PN Tanjungpinang  menghukum bvupati Non aktif Bintan terdakwa Apri Sujadi 5 Tahun Penjara dalam kasus korupsi pengaturan kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintaan, Kamis (21/4/2022). (Foto:Roland/Presmedia.id)   

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Hakim Pengadilaan Negeri (PN) Tanjungpinang menghukum bupati Non aktif Bintan terdakwa Apri Sujadi, 5 Tahun penjara denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan atas korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hukuman ini, lebih berat 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang sebelumnya menuntut terdakwa hanya 4 Tahun.

Putusan dibacakan Majelis Hakim Riska Widiana, didampingi 4 hakim karir dan ad-hoc Tipikor sebagai anggota di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (21/4/2022).

Dalam putusannya, Hakim menyatakan kedua terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar (Dituntut secara terpisah-red)  terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengaturan kuota rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan 2016-2028.

Hal itu sebagai mana dakwaan alternatif kedua melngar pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan,” kata ketua majelis Hakim  Riska Widiana.

Sedangkan mengenai hukuman tambahan pencabutan Hak politik terdakwa Apri Sujadi, Hakim menyatakan tidak setuju dengan tuntutan Jaksa KPK.

“Menolak penjatuhan pidana hak Politik terdakwa Apri Sujadi berupa hak untuk dipilih dalam jabatan politik,” ujar hakim lagi.

Sedangkan mengenai nilai kerugian negara atas dana korupsi pengaturan kuota rokok yang diterima terdakwa Apri Sujadi Rp2,650,000,000-,,  Dikatakan Hakim,  dianggaap sudah nihil, karena terdakwa sudah mengembalikaan dan menyetorkaan ke kas negara.

“Terkait uang pengganti atas kerugian negara Rp.2.650.000.000,- dan telah dibayarkan terdakwa Apri Sujadi seluruhnya, sehingga jumlahnya saat ini nihil,” ujar Hakim.

Kuasa Hukum: Apri Sujadi Kecewa Dengan Putusan Hakim

Menanggapi putusannya yang bertambah, terdakwa Apri Sujadi melalui kuasa hukumnya Kartika Citra Nanda, menyatakan sangat kecewa dengan putusan hakim Tipikor PN yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa KPK tersebut.

Dan atas putusan majelis Hakim itu, Kartika menyatakan terdakwa  menyatakan pikir-pikir.

“Terdakwa Apri Sujadi sangat kecewa dengan putusan majelis Hakim yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Oleh karena itu, kami menyatakan pikir-pikir. Dan putusan ini kami diskusi dulu dengan tim,” ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut dua terdakwa korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman Beralkohol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018, Apri Sujadi dan M.Saleh Umar terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

Dalam tuntutan Jaksa KPK meminta, agar majelis hakim menghukum terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman 4 tahun penjara denda Rp.250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU KPK.

Selain hukuman pokok, Jaksa juga menuntut terdakwa Apri Sujadi dengan hukuman tambahan mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 2.650.000.000 dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan terdakwa.

Menjatuhkan hukuman pencabutan hak Politik terdakwa Apri Sujadi selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Sedangkan Terdakwa M.Saleh Umar, juga dituntut Jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Terdakwa M.Saleh Umar juga dituntut agar mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar
Rp 415 juta.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.