Dihukum Lebih Ringan Dari Apri, Hakim PN Tanjungpinang Vonis M.Saleh Umar 4 Tahun Penjara

*Terbukti Korupsi Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol BP.Kawasan Bintan 2016-2018  

Hakim PN Tanjungpinang Menjatuhkan Vonis 4 Tahun penjara terhadap terdakwa M.Saleh Umar, atas Korupsi Pengaturan kuota Rokok BP.Kawasan, di PN Tanjungpinang
Hakim PN Tanjungpinang menjatuhkan vonis 4 Tahun penjara terhadap terdakwa M.Saleh Umar karena terbukti korupsi pengaturan kuota Rokok BP.Kawasan, Putusan dibacakan hakim di PN Tanjungpinang Kamis (21/4/2022).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Mantan P{lt.Kepala BP.Kawasan Bintan,  terdakwa M.Saleh Umar, dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, dalam korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol (Mikol) BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Putusan dijatuhkan Hakim Riska Widiana didampingi 4 hakim karier dan ad-hoc Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis(21/4/2022).

Dalam putusannya, Hakim menyatakan terdakwa M.Saleh Umar terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa Apri Sujadi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa KPK, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa M.Saleh Umar dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan,” kata Hakim Riska Widiana.

Menyatakan, kerugian negara atas dana korupsi yang diterima terdakwa sebesar Rp 415 juta dan telah dikembalikan terdakwa melalui penyetoran seluruhnya ke kas negara, dinyata saat ini nihil.

Hukuman M.Saleh umar ini sama dengan tuntutan Jaksa KPK, yang sebelumnya menuntut terdakwa 4 Tahun penjara. Namun demikian, hukuman terdakwa M.Saleh Umar ini, lebih ringan dari hukuman Bupati Non aktif Bintaan terdakwa Apri Sujadi yang sebelumnya dihukum hakim 5 tahun penjara.

Atas putusan majelis Hakim itu, terdakwa M.Saleh Umar dan pengacaranya menyatakan pikir-pikir, demikian juga Jaksa Penuntut Umum KPK.

Terdakwa M.Saleh Umar dan Bupati non aktif Apri Sujadi, sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman Beralkohol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Dalam dakwaanya, Jaksa KPK mendakwa Apri Sujadi bersama-sama dengan M.Saleh Umar sebagai Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan, melakukan beberapa perbuatan kejahatan melawan hukum dalam pengaturan peredaran barang kena cukai berupa Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 hingga merugikan keuangan negara Rp425.9 Miliar lebih.

Atas perbuatanya, kedua terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

Namun dalam tuntutan, Jaksa KPK hanya dapat menyita nilai kerugian negara dari terdakwa Apri Sujadi sebesar Rp2.650 miliar dan dari terdakwa M.Saleh Umar Rp415 juta.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.