Hakim PN dan Jaksa KPK Beda Pendapat Tentang Kerugian Negara Korupsi Pengaturan Kuota Rokok Terdakwa Apri dan Saleh Umar

*Jaksa KPK Sebut Kerugian Negara Rp425 M, Hakim PN Sebut Hanya Rp207 M  

Sidang pembaacaan putusan Korupsi Pengaturan kuota Rokok dan Mikol terdakwa Apri dan M.Saleh Umar, Hakim dan Jaksa KPK beda Pendapat dengan besaran Kerugian Negara
Sidang pembaacaan putusan Korupsi Pengaturan kuota Rokok dan Mikol terdakwa Apri dan M.Saleh Umar, Hakim dan Jaksa KPK beda Pendapat dengan besaran Kerugian Negara (Foto:Roland/Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Tanjungpinang beda pendapat dengan Jaksa KPK, terhadap besaran kerugian negara yang disebabkan korupsi Pengaturan Kuota Rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018 dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar.

Hakim mengatakan, dari perhitungan kerugian negara yang dilakukan berdasarkan keterangan saksi ahli, Kerugian negara dari perbuatan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar dalam korupsi pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan 2016 sampai 2018 hanya sebesar Rp 207.728.490.215,-.

Sementara dalam Dakwaan dan Pembuktian, Jaksa KPK menyatakan, nilai kerugian negara atas korupsi tersebut Rp425.950.541.750,-.

Humas PN Tanjungpinang Anggalanton Boangmanalu, yang dikonfirmasi dengan perbedaan pendapat Hakim dan Jaksa KPK ini, juga membenarkan.

Anggalanton mengatakan, dalam putusan majelis Hakim menyatakan, perhitungan kerugian negara tahun 2016 sampai 2017 tidak bisa dinyatakan sebagai Kerugian Negara sebagaimana penelitian yang dilakukan ahli Bea Cukai yang digunakan ahli BPKP RI.

“Hal itu menurut Hakim, tidak terperinci dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” jelasnya Jumat (22/4/2022).

Karena lanjutnya, sebagaimana yang digunakan Jaksa KPK melalui saksi ahli bea dan Cukai, kehilangan pajak pengeluaran barang dari dan ke Kawasan BP.Kawasan dihitung berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2017 tentang perubahan PMK nomor 47/2012, sementara aturan itu tidak bisa berlaku surut.

“Hngga menurut hakim kerugian memang ada, tetapi tidak bisa diperinci dengan PMK Nomor 47 tahun 2012. Sehingga dinyatakan, terhadap perhitungan ahli BPKP-RI tidak bisa dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyatakan nilai pasti kerugian negara,” paparnya.

Tetapi untuk kerugian negara 2108 lanjutnya, Majelis Hakim sepakat, dalam tuntutan Jaksa KPK, sudah bisa terperinci karena telah menggunakan PMK nomor 120 tahun 2017, dan bisa dihitung secara nyata kerugian negara sebanyak Rp 207 miliar.

Ini Alasan Hakim Tidak Cabut Hak Politik Apri Sujadi

Disisi lain, Hakim juga menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa KPK, untuk mencabut Hak Politik terdakwa Apri Sujadi, karena berdasarkan fakta persidangan, tidak menyebabkan gangguan perekonomian negara secara besar-besaran dan perbuatan terdakwa bukan untuk kegiatan politik.

“Jadi Hakim tidak setuju dengan tuntutan JPU KPK itu,” jelasnya.

BB Dana yang Disita KPK Dirampas Untuk Negara    

Selain itu, Anggalanton Boangmanalu juga mengatakan, atas seluruh Barang-bukti uang, yang dirampas dan dikembalikan terdakwa dan sejumlah saksi dalam kasus korupsi pengaturan kuota rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, seluruhnya disita oleh Negara.

Disinggung mengenai total dan besaran seluruhnya, Anggalanton mengakui,  majelis Hakim tidak merinci secara total-nya, Namun berdasarkan penomoran barang bukti sebagaimana dalam berkas Dakwaan Jaksa KPK.

“Untuk Barang bukti uang yang disita dan dikembalikan dalam kasus korupsi ini, seluruhnya disita untuk Negara. Tapi untuk rinciannya, berapa seluruh yang dikembalikan, Nanti dalam petikan putusan lengkap perkara ini akan dirangkum,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Tanjungpinang memutuskan, Dua terdakwa korupsi Pengaturan Kuota rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan, Apri Sujadi dan M.Saleh umar terbukti bersalah, melakukan tindak korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa KPK, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

Atas perbuatanya, Majelis Hakim PN Tanjungpinang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Apri Sujadi selama 5 Tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mengenai nilai kerugian negara yang diterima terdakwa Apri sebesar Rp2,6 Miliar lebih, dinyatakan hakim nihil, karena terdakwa sudah mengembalikan ke Kas negara.

Sedangkan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan terdakwa M.Saleh Umar, dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Kerugian negara atas dana korupsi yang diterima terdakwa M. Saleh Umar sebesar Rp 415 juta, juga dinyatakan nihil karena telah dikembalikan terdakwa melalui penyetoran seluruhnya ke kas negara.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.